Raih Capaian Rata-rata MCP Terbaik Se-Indonesia, Sekda Bali Terus Mantapkan Upaya Pencegahan Korupsi

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyampaikan apresiasi atas raihan capaian rata-rata Monitoring Centre for Prevention (MCP) terbaik se-Indonesia Tahun 2020 bagi Provinsi Bali. Hal itu disampaikan Sekda Dewa Indra dalam sambutannya pada acara Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan MCP Tahun 2020 di Ruang Sabha Adhyasta Utama, Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Selasa (23/2).

Menurut Sekda Dewa Indra, capaian itu tidak terlepas dari kerja keras semua stakeholder serta pembinaan dan pendampingan yang terus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga tidak hanya Provinsi Bali, namun juga semua kabupaten /kota di Bali mengalami peningkatan dalam raihan rata rata MCP dari tahun ke tahun.

Sekda Dewa Indra didampingi Inspektur Provinsi Bali, Wayan Sugiada, menyampaikan Pemprov Bali maupun kabupaten/kota se-Bali, dari tahun ke tahun raihan rata-rata MCP terus meningkat. Namun raihan ini hendaknya tidak membuat kita merasa puas, sebaliknya raihan ini menjadi pemacu semangat untuk terus berupaya mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut di tahun mendatang.

”Tingkat capaian raihan ini sebagai wujud komitmen kuat dari kita bersama dalam upaya pencegahan korupsi. Ke depan indikator MCP bisa saja bertambah. Untuk itu, komitmen harus terus kita jaga, komitmen harus kita rawat sehingga dengan kerja keras kita semua capaian bisa terus meningkat,” katanya.

Pemprov Bali, kata dia, terus berupaya melakukan berbagai terobosan ataupun inovasi untuk mempersempit ruang bahkan  meniadakan ruang ataupun celah untuk melakukan tindakan korupsi. Salah satunya dengan melakukan pengalihan sistem dari sistem manual ke digitalisasi. Seperti dalam pengadaan barang dan jasa dimana semua tender dilakukan tanpa adanya kontak fisik dengan penyedia. Demikian pula halnya dengan proses perijinan, dimana seluruh proses perizinan dilakukan melalui aplikasi. ”Dalam hal keuangan kita juga menerapkan 100 % cashless. Tidak ada boleh lagi pembayaran tunai. Kita terus berinovasi dan berupaya tingkatkan layanan melalui sistem digital, sehingga celah korupsi dapat kita tutup,” katanya.

Dewa Indra juga mengajak seluruh kabupaten/kota untuk menerapkan hal yang serupa. Dalam penjelasannya, unsur pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu unsur yang rawan terkait tindak pidana korupsi. Untuk itu, dia mengajak kabupaten/kota terutama bagian pengadaan barang dan jasa untuk selalu berkoordinasi dengan KPK, baik terkait aturan dan lainnya.

”Hal tersebut kita lakukan bukan untuk memenuhi keinginan KPK, namun agar kita bisa bekerja dengan baik dan benar. Ini juga untuk kepentingan kita bersama, dan menghindari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari,” tandasnya.

Sementara itu, Ka. Satgas Pencegahan, Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK-RI, Sugeng Basuki, menyampaikan dalam penilaian MCP terdapat 7 area intervensi yang dinilai capaiannya yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah serta Manajemen Aset Daerah. Dari ketujuh area tersebut, Pemerintah Provinsi Bali meraih capaian rata rata MCP Tahun 2020 peringkat 1 se-Bali dan juga peringkat 1 se Indonesia, dengan total capaian sebesar 98,57. Demikian pula halnya dengan tren capaian MCP seluruh Pemda di Bali yang terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2018 rata rata capaian MCP 64, tahun 2019 sebesar 76 dan untuk tahun 2020 rata rata pencapaian MCP sebesar 88.

Turut hadir dalam kesempatan kali ini Ka satgas Penindakan Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK-RI Abdul Haris, kepala OPD terkait di lingkungan Pemprov Bali, Inspektur Pemerintah Kabupaten/Kota serta Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab/Kota. (bgn003)21022319