PMK Nomor 10 Tahun 2025 Guna Menjaga Daya Beli Masyarakat

Denpasar, Baliglobalnews

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025 tentang pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan tertentu yang Ditanggung Pemerintah (DTP) guna menjaga daya beli masyarakat dan memberikan stimulus ekonomi. Hal itu disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti dalam keterangannya pada Rabu (19/2/2025).

Dia mengatakan PMK Nomor 10 Tahun 2025 tersebut ditetapkan dan mulai berlaku 4 Februari 2025, guna mempertahankan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. “Aturan ini merupakan tindak lanjut dari kenaikan tarif PPN sebesar 1% menjadi 12% pada 1 Januari 2025 lalu. Sehingga, penerbitan PMK ini merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk tetap menjaga daya beli masyarakat melalui paket-paket stimulus yang diberikan,” katanya.

PMK Nomor 10 Tahun 2025, kata dia, mengatur bahwa untuk karyawan atau pegawai di industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit mendapat insentif PPh 21 DTP mulai masa pajak Januari 2025 atau masa pajak bulan pertama bekerja di tahun 2025. “Insentif ini diberikan kepada pegawai dengan penghasilan bruto yang diterima tidak lebih dari Rp10.000.000 per bulan atau Rp500.000 per hari dan pemberi kerja harus memiliki kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK ini,” katanya.

Ketentuan lebih lengkap mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025 dapat diakses dan diunduh pada laman landas pajak.go.id. (*/bgn008)25021914