Pimpinan DPRD Badung Terima Audiensi Dirjen Keuangan terkait Jalan Lingkar Selatan
Mangupura, Baliglobalnews
Jajaran Kementerian Keuangan yang dipimpin Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Brahmantio Isdijoso, audiensi dengan DPRD Badung. Mereka diterima Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, didampingi Wakil Ketua II, Made Sunarta, di ruang Rapat Pimpinan Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Rabu (6/4).
Hadir pula Ketua Fraksi PDI Perjuangan IGA Anom Gumanti, Ketua Fraksi Golkar IGN Shaskara, Ketua Fraksi Badung Gede Made Reta, Kadis PUPR IB Surya Suamba beserta staf.
Parwata usai menerima audiensi mengatakan kedatangan jajaran Dirjen Keuangan terkait dengan program KBPU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kabupaten Badung.
“Ada beberapa kendala, hanya kendala itu tidak terlalu susah. Itu ada kajian analisis dan bisa dilakukan strategi-strategi oleh PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia) dan analisis dari Dinas PUPR mengenai kendala pembebasan lahan senilai Rp 800 miliar,” katanya kepada sejumlah wartawan yang mengerumuninya.
Menurut Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung itu, melihat kemampuan keuangan daerah dan indikator-indikator yang terjadi sekarang ini, Pemerintah (Badung) tidak usah ragu-ragu, tidak usah takut dengan dana Rp 800 miliar.
Keyakinannya itu setelah adanya kebijakan Menteri Kesehatan yang tidak mewajibkan wisatawan yang datang ke Bali untuk menjalani swab. “Ini satu indikator bahwa pariwisata ke depannya pasti naik. Dari April hingga Desember nanti pasti terjadi kenaikan kunjungan pariwisata. Pendapatan kita 87 persen dari pariwisata,” katanya.
Dia menyebutkan pendapatan tahun kemarin dianggarkan Rp 1,7 triliun dengan asumsi biasa-biasa saja. “Tetapi kalau trennya sudah naik, saya pikir akan terjadi kenaikan pendapatan daerah,” katanya.
Dari Kementerian Keuangan, kata dia, sudah menyampaikan ada beberapa strategi, dan dari PT PII juga ada beberapa strategi yang dilakukan. “Tidak perlu mengeluarkan uang Rp 800 miliar tetapi cukup dengan melakukan market sounding, itu akan dicover oleh siapa yang akan melaksanakan pekerjaan itu. Tetapi hitungannya pasti terjadi pembengkakan pembayaran. Inilah yang harus kita yakinkan, seberapa kemampuan kita. Nah, ini yang harus kita lakukan kajian, berapa pendapatan daerah, analisis kebutuhan daerah, kami akan mengkaji berdasarkan usulan pemerintah. Pada prinsipnya, karena ini merupakan program strategis Bupati Badung yang sudah disampaikan dalam RPJMD, kemudian disampaikan ke publik dan ini merupakan salah satu destinasi yang menarik nanti dengan JLS, pariwisata pun tumbuh dan ekonomi juga tumbuh pendapatan Badung pun naik. Ini merupakan salah satu penunjang. Kan tidak hari ini tanah itu harus dibayar, jadi strateginya melakukan market sounding,” katanya.
Kendala-kendala teknis, lanjutnya, akan dihitung oleh Dinas PUPR.
Pada prinsipnya kami di lembaga DPRD ini berdasarkan masukan kawan-kawan, sangat mendorong proyek ini segera dapat terealisasi karena merupakan kebutuhan. Dan ini akan memberikan dorongan positif buat ekonomi dan pariwisata di Badung dan Bali pada umumnya,” katanya.
Politisi dari Dalung itu menegaskan sumber keuangan proyek JLS dari KPBU, hanya syaratnya dana pembebasan lahan harus dari APBD. “Karena APBD kita tidak bisa, maka solusinya dari Kementerian Keuangan adalah melakukan market sounding, memasukkan biaya tanah ke konstruksi semuanya, sehingga dibagi, dicicil,” tandasnya. (bgn003)22040612
