Pimpin Raker Banggar dengan TPAD Badung, Suyasa: Perlu Ada Good Will Eksekutif dan Legislatif Tetapkan Anggaran

Mangupura, Baliglobalnews

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (raker) dengan TAPD Kabupaten Badung di Ruang Rapat Gosana Madya, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Rabu (12/4).

Rapat dipimpin Wakil Ketua I, Wayan Suyasa didampingi Wakil Ketua II, Made Sunarta, dihadiri para anggota Banggar membahas rekomendasi terhadap penyampaian LKPJ Bupati tahun anggaran 2021. TPAD dipimpin Ketuanya yang juga Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa, bersama jajarannya.

Usai memimpin raker, Suyasa menyatakan rekomendasi dewan mengenai APBD 2021 sudah jelas aturan yang dipakai. Rekomendasi akan dibahas bersama putusannya setelah melakukan rapat kerja di masing-masing komisi dengan OPD terkait.

Tentang hak-hak dewan, Suyasa menyatakan harus ada harmonisasi, karena bagaimanapun lembaga dewan itu merupakan lembaga yang diakui secara trias politika, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. “Kita (dewan-red) adalah representatif masyarakat dari dapil (daerah pemilihan) masing-masing. Nah, bagaimana kita bicara legalitas dan wibawa lembaga itu kalau tidak memberikan suatu perhatian kepada masyarakat luas melalui dapilnya. Nah inilah perlu ada good will dari kita semua, baik dari eksekutif maupun legislatif dalam penetapan anggaran,” katanya.

Ketua DPD Partai Golkar Badung itu mengakui secara aturan, ex officio, anggaran dan pelaksanaannya ada pada kepala daerah, dalam hal ini Bupati Badung. Tetapi, dia menegaskan dalam fungsi budgeting ada di dewan. “Nah, di sinilah kami harapkan bagaimana keselarasan ini, baik bupati dan dewan bersama-sama bertujuan untuk mensejahterakan ataupun memfasilitasi hak-hak masyarakat yang ada di Badung. Kalau Bupati secara menyeluruh di enam kecamatan yang ada, sedangkan dewan melalui dapilnya masing-masing. Di sinilah perlu fungsi budgeting kami itu. Kami ingin diberikan hak untuk memfasilitasi masyarakat yang ada yang diharapkan melalui dapil masing-masing, sehingga wibawa kami sebagai anggota legislatif itu ada. Karena bagaimanapun, terlepas dari pandemi atau apapun itu, APBD Badung itu selalu ada dan bahkan besar. Kita berani menetapkan sampai tiga triliun pada APBD 2022, dibandingkan dengan kabupaten lain kan cukup tinggi. Nah, sejauh mana kita di dewan bisa membantu memfasilitasi hak-hak dewan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Walaupun tidak maksimal, tetapi minimal kita berani memberikan kontribusi di saat diberikan masukan oleh masyarakat sejauh mana tanggung jawab kita selaku anggota DPRD, memberikan fasilitator kepada masyarakat,” katanya.

Dia meyakinkan dewan akan selalu mendukung pemerintah karena dewan ada di dalamnya. “Kita adalah pemerintahan sesuai undang-undangnya, berarti antara eksekutif dan legislatif. Pada prinsipnya mari kita tunjukkan jati diri betul-betul good will kita, komitmen kita bersama dalam membangun Badung ke depan,” tandasnya. (bgn003)22041212