Peneliti harapkan swasta dilibatkan investasi infrastruktur pertanian
Nasional, Baliglobalnews
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Arumdriya Murwani menyatakan pemerintah perlu membuka peluang lebih besar bagi investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur pertanian di berbagai daerah.
“Pemerintah juga sebaiknya menggandeng pihak swasta dalam melakukan pendampingan ini, dengan membuka investasi untuk pembangunan infrastruktur pertanian skala kecil, seperti jalur irigasi. Pihak swasta juga harus didorong untuk melakukan proses alih teknologi untuk memodernisasi sektor pertanian,” kata Arumdriya Murwani dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, dengan menggandeng swasta untuk infrastruktur pertanian juga akan meningkatkan produksi pangan sekaligus menunjukkan keberpihakan kepada produsen, dalam hal ini adalah petani.
Apalagi, ia mengingatkan bahwa ancaman krisis iklim mulai menghantui negara tropis seperti Indonesia, sehingga pengembangan riset di bidang bibit unggul juga sangat penting bagi masa depan ketahanan pangan negeri ini.
Pemberdayaan lembaga-lembaga riset di bidang tanaman pangan dan komoditas strategis lainnya, lanjutnya, dapat pula dilakukan untuk menambah insentif riset varietas bibit yang unggul dan tahan terhadap hama dan cuaca.
Di tingkat distribusi, ujar dia, pemerintah dapat membuka peluang penanaman modal asing dan domestik di bidang lemari pendingin dan penyimpanan pangan.
Menurut Food Sustainability Index 2018, Indonesia termasuk dalam negara dengan tingkat kehilangan pangan dan tingkat limbah pangan tertinggi di dunia. Penanaman modal pada fasilitas lemari pendingin dan penyimpanan makanan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pascapanen, terutama pada komoditas-komoditas pangan pokok.
“Membuka investasi bagi sektor swasta di bidang penyimpanan pangan berteknologi tinggi dapat membantu menekan tingkat kehilangan pangan dan limbah pangan yang tinggi dan menstabilkan stok sepanjang tahun, yang secara langsung berpengaruh kepada stabilitas harga,” jelas Arumdriya.
Ia pun menambahkan masalah sistem pangan di Indonesia kompleks dan tidak serta merta dapat diselesaikan hanya dengan pembatasan impor.
Kebijakan pembatasan impor, masih menurut dia, dapat menaikkan harga pangan di tingkat konsumen, dan ini berdampak negatif pada ketahanan pangan masyarakat Indonesia. Dampak ini lebih terasa di masyarakat berpenghasilan rendah, yang sebagian besar pengeluarannya hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan.
“Untuk menjawab tantangan ini, perlu keberpihakan yang efektif dari pemerintah kepada produsen, serta kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta,” ucapnya. (bgn123)21061111