Pemkot Denpasar Terima LHP Digitalisasi Pajak Daerah, BPK Perwakilan Bali Menilai Efektif
Denpasar, Baliglobalnews
Badan Pemeriksaaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester II tahun 2022 di Kantor BPK perwakilan Provinsi Bali pads Rabu (28/12/2022).
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Walikota Arya Wibawa, menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Provinsi Bali yang telah melakukan audit semester II tahun 2022 di Pemkot Denpasar dan telah diserahkan LHP kinerja percepatan dan perluasan digitalisasi pajak daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan dan kesehatan fiskal tahun anggaran 2021 sampai 2022 di Kota Denpasar yang telah efektif.
Atas efektivitas yang telah disampaikan dan masih adanya catatan terkait dengan kualitas data pada aplikasi perpajakan serta segera akan dilakukan perbaikan. “Kita masih ada waktu untuk melakukan perbaikan dan memang perlu untuk diperbaiki sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari,” katanya.
Menurut Arya Wibawa, pihaknya segera menindaklanjuti dan menjadi prioritas sehingga kemanfaatan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat dalam mewujudkan pembangunan di Kota Denpasar.
“Kami akan melakukan evaluasi dan memaksimalkan kekurangan, sehingga dapat memberikan peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat serta keberlangsungan pembangunan di Kota Denpasar,” jelasnya.
Sementara Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Joko Agus Setyono, melaporkan penyerahan LHP semester II tahun 2022 telah diserahkan kepada 8 kepala daerah dan pimpinan DPRD di wilayah Bali. LHP ini dapat ditindaklanjuti kepada pimpinan daerah sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan. “Saya melihat tindak lanjut hasil pemeriksaan sudah mencapai angka di atas 90 persen. Dan kami mengucapkan terimakasih serta menjadi angka tertinggi di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Dia menyebutkan untuk Pemkot Denpasar LHP kinerja percepatan dan perluasan digitalisasi pajak daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan dan kesehatan fiskal tahun anggaran 2021 sampai 2022 di Kota Denpasar yang telah efektif. Aplikasi pengelolaan pajak daerah khususnya Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Simpada), telah menerapkan praktek yang baik, namun perlu ada perbaikan terkait kualitas data pada aplikasi perpajakan dan harus dilakukan pemeriksaan secara rutin oleh petugas pajak maupun inspektorat dan melakukan sensus kepada pajak baru. “Ini beberapa hal yang harus kita lakukan kedepan untuk perbaikan pada percepatan pengelolaan pajak”, ujarnya.
Hadir Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry, serta 7 kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota di Bali penerima LHP tahun 2022, Wakil Ketua DPRD, I Wayan Mariyana Wandhira, serta hadir juga Kepala Inspektorat Denpasar, Putu Naning Djayaningsih menerima LHP digitalisasi pajak daerah semester II dari kepala Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Joko Agus Setyono. (bgn003)22122806