Pemkot Denpasar Dukung Penguatan Kapasitas Desa Dalam Pelayanan Inklusif bagi Disabilitas

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar mendukung program penguatan kapasitas desa dalam pelayanan inklusif bagi penyandang disabilitas. Hal ini direalisasikan lewat turut  sertanya puluhan perangkat desa dari Desa Kesiman Kertalangu dalam “Pelatihan Advokasi menuju Desa Inklusi” yang digelar Annika Linden Centre, di Ballroom Annika Linden Centre, kawasan Kesiman Kertalangu pada Senin (22/5/2023).

Wakil Ketua K3S, Ny. Arya Wibawa, ketika membacakan sambutan Ketua K3S Kota Denpasar, mengatakan Pemerintah Kota Denpasar terus  berupaya mendukung kegiatan terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. “Pemahaman tingkat dasar mengenai inklusifitas dan disabilitas perlu diberikan, agar kita dapat memberikan layanan inklusif bagi para teman teman penyandang disabilitas. Maka, pelatihan advokasi ini dirasa akan sangat diperlukan untuk merealisasi hal tersebut,” katanya.

Dia menilai pelatihan tersebut sejalan dengan program nasional, yakni penyusunan Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD), yang merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2019 tentang perencanaan, implementasi dan evaluasi atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan          hak-hak               penyandang disabilitas. “Untuk itu, mari kita bersama-sama mewujudkan  kesejahteraan sosial tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, sensorik dan mental seseorang,” katanya.

Managing Direktur Annika Linden Centre, Meda Arifin, mengatakan Annika Linden Centre sebagai pusat inkubasi dan layanan satu atap bagi penyandang disabilitas yang berlokasi di Denpasar, merasa perlu untuk menggelar pelatihan advokasi ini, agar para pemangku kepentingan setingkat desa memiliki pemahaman yang optimal tentang hak-hak penyandang disabilitas. Bahkan melibatkan penyandang disabilitas dalam setiap musyawarah dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.

“Kami memilih desa, karena perangkat desa merupakan ujung tombak yang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat, tak terkecuali penyandang disabilitas. Untuk itu, kami merasa perlu memberikan pemahaman soal hak penyandang disabilitas bagi perangkat desa,” katanya.

Dia menyebutkan pelatihan advokasi desa inklusi itu akan digelar dalam dua hari, dimana para pemateri akan berbicara beberapa hal berkaitan pengenalan layanan inklusi,  pemenuhan layanan pada disabilitas, dan juga hak penyandang disabilitas.

“Harapan kami, para penyandang disabilitas akan dapat dilibatkan dalam semua prosesnya mulai dari penyusunan, pelaksanaan hingga monitoring serta

evaluasinya dalam tataran masyarakat,” katanya.

Hadir Kepala Dinas Sosial I Gusti Ayu Laxmy Saraswaty serta Sekdis DPMD Agus Tresna Yasa. (bgn003)23052212