Pemkab Tabanan Bersama BI Bali Genjot Digitalisasi Ekonomi Daerah
Tabanan, Baliglobalnews
Pemerintah Kabupaten Tabanan bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bertekad menggenjot digitalisasi sistem transaksi daerahnya, guna menumbuhkan perekonomian masyarakat.
Hal itu dikemukakan Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, I Gede Susila, usai rapat High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di Aula BPD Bali Cabang Tabanan, Selasa (31/5).
“Melalui digitalisasi ini juga dapat mencegah kebocoran dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Apabila digitalisasi segera dilakukan, kebocoran dalam merealisasi PAD bisa diminimalisir,” katanya.
Dia menegaskan Pemkab Tabanan terus berupaya maksimal dalam merealisasi digitalisasi ini, karena sudah menjadi arahan Pemerintah Pusat. “Digitalisasi ini sangat penting, karena dapat meningkatkan perekonomian pasca pandemi Covid-19,” ucapnya.
Digitalisasi transaksi, kata dia, juga bertujuan mempercepat elektronifikasi transaksi daerah dan mendorong pembayaran daerah dari pembayaran tunai ke non tunai untuk belanja pendapatan daerah, efisien keuangan daerah serta pemerataan kesejahteraan daerah
Sementara Deputi Kepala Perwakilan BI Bali, Diah Utari, mendorong digitalisasi Pemkab Tabanan, karena saat ini Bali bertumpu pada sektor pariwisata, dimana pasca pandemi ini, penuh ketidakpastian. Apalagi perang Rusia dan Ukraina membawa dampak krisis yang meluas. Sehingga prospek kedatangan wisatawan ke depan perlu dikaji ulang.
Dengan digitalisasi keuangan ini, diharapkan mencari pertumbuhan ekonomi yang baru dengan sistem pembayaran mudah. “Kami mendorong Pemda menggalakan Elektronifikasi transaksi, guna meningkatkan PAD dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Tabanan,” katanya.
Direktur Operasional BPD Bali, Ida Bagus Gede Setia Yasa, mengatakan dari pihak BPD Bali sangat mendukung fasilitasi penyiapan infrastruktur dan pelayanan konsumen. Untuk saat ini, BPD Bali memberikan solusi kepada seluruh kabupaten/kota dan Provinsi, terkait penyiapan infrastruktur sistem penerimaan. “Khusus di Kabupaten Tabanan, kami ada 13 jenis distribusi yang belum terelektronifikasi. Ini sebagai target kita, untuk mentransformasi mekanisme sistem penerimaan,” katanya.
Dia menyebutkan dari 16 jenis distribusi, yang sudah terelektronifikasi 9 jenis sehingga ke depan speed up kembali ke elektronifikasi menuju digitalisasi sistem pembayaran.
“Kami menyiapkan sistem yang handal dan juga mendapat dukungan penuh BI Bali. Dari sisi pengeluaran, sudah dilakukan sejak 2012. Dimana, seluruh pencairan SP2D di Bank BPD Bali,” jelasnya.
Dan sejak 2017, BPD Bali seluruh pencairan transaksi di Pemerintah Daerah se-Bali, sudah tidak menggunakan transaksi tunai. Sehingga, transparansi sistem pengelolaan keuangan daerah bisa terjaga dan berjalan optimal. Dan juga, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terkait penerimaan daerah. (bgn008)22060103
