Pemkab Bangli Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencegahan Korupsi

Bangli, Baliglobalnews

Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, memimpin rapat monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola Pemerintah Kabupaten Bangli triwulan II tahun 2022 di Ruang Krisna Kantor Bupati Bangli pada Rabu (10/8).

Bupati Sedana Arta menyampaikan pentingnya rapat monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk menerima masukan dari Tim KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) serta mengevaluasi tindak lanjut dan kekurangan dari penilaian MCP (monitoring center for prevention) pada triwulan II yang kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan nilai capaian MCP pada tahun 2022 di Kabupaten Bangli.

“Kita optimis harus bergerak pasti. Untuk dapat meningkatkan nilai MCP yang lebih baik dari tahun sebelumnya, pimpinan OPD wajib terus berkomitmen menindaklanjuti, memperbaiki dan memenuhi indikator dalam meningkatkan MCP sesuai dengan rekomendasi KPK sudah dan sedang berproses sertifikasi, mediasi aset bermasalah, optimalisasi pemanfaat aset, penghapusan kendaraan dinas yang sudah rusak, peningkatan kompetensi apip, mengintensifkan penagihan piutang pajak yang tak tertagih, dan tindak lanjut yang lainnya sesuai peraturan yang jauh dari penyimpangan dan praktik korupsi,” katanya.

Apresiasi pun disampaikan Bupati Sedana Arta kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli, Ida Bagus Gde Giri Putra dan seluruh pimpinan OPD pada delapan area intervensi sudah mengkoordinir dan melengkapi pemenuhan indikator dan sub indikator dalam penilaian MCP.

Apresiasi juga disampaikan kepada jajaran BPN Bangli, KPP Pratama Gianyar dan Kajari Bangli telah banyak membantu dan selalu mendampingi dalam perbaikan tata kelola Pemerintahan Kabupaten Bangli.

Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Korsup Wilayah V KPK RI yang diwakili Abdul Jalil Marzuki beserta tim, karena senantiasa mendampingi Kabupaten Bangli dalam pemenuhan penilaian MCP KPK. Dia mengharapkan Tim KPK tidak berhenti memberikan pendampingan kepada Kabupaten Bangli agar penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bangli menjadi lebih baik. 

Sementara Tim KPK Wilayah V RI, Abdul Jalil marzuki, menyampaikan dirinya bersama tim datang guna memantau dan memastikan bahwa Kabupaten Bangli bebas dari korupsi apapun bentuknya. 

Dia menyebutkan untuk mempermudah monitoring dalam upaya pencegahan korupsi, KPK RI telah mengembangkan sistem aplikasi MCP (monitoring center for prevention) guna memberikan informasi capaian kinerja program koordinasi, supervisi, dan pencegahan korupsi (Korsupgah) agar pemerintah daerah dapat menyampaikan laporan tanpa harus menunggu Tim KPK datang untuk melakukan monitoring sebagai komitmen pemerintah daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dia merinci dalam MCP terdapat 8 area intervensi yang ditetapkan KPK guna meminimalisir risiko terjadinya korupsi, meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan apip, manajemen ASN, optimalisasi pajak, pengelolaan BMD dan tata kelola keuangan desa agar selalu dijalankan sesuai peraturan dan rel hukum yang ada.

Rapat monitoring dihadiri Sekda Ida Bagus Gde giri Putra, Kepala Kantor Pertanahan BPN Bangli, Kepala KPP Pratama Gianyar, Kasi Datun Bangli,  pimpinan OPD dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli. (bgn003)22081102