Pembangunan infrastruktur “food estate” jadi prioritas KemenPUPR

Nasional, Baliglobalnews

Pembangunan food estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara hingga infrastruktur pendukungnya di kawasan industri Batang dan Subang menjadi program prioritas dalam anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2021.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu, menjelaskan program-program itu nantinya akan dibangun dari pagu anggaran kementerian sebesar Rp149,8 triliun.

“Kebutuhan kami itu Rp140 triliun, tapi kami dialokasi Rp149 triliun. Bukan kelebihan tapi ada tugas baru yaitu food estate dan mendukung kawasan industri yang akan dikembangkan,” katanya.

Basuki menjelaskan alokasi anggaran 2021 disusun atas lima visi Presiden Jokowi dan pertimbangan dampak COVID-19. Atas dasar itu, maka ada enam kelompok program prioritas.

Pertama yakni peningkatan ketahanan pangan di mana salah satu proyek utamanya yakni pembangunan food estate berupa padi dan singkong di Kalimantan Tengah dan hortikultura di Humbang Hasundutan di Sumatera Utara.

Kedua, pembangunan konektivitas dengan melanjutkan pembangunan dan preservasi jalan guna mendukung efisiensi logistik dan daya saing nasional.

Ketiga, peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat dengan mengembangkan perumahan layak huni, berkualitas dan terjangkau, serta kembangkan permukiman yang sehat dan produktif.

Keempat, memberikan peningkatan investasi dengan memberi dukungan infrastruktur terhadap kawasan strategis nasional untuk pengembangan kawasan industri, khususnya terkait relokasi investasi. Termasuk pula pengembangan lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) super prioritas untuk wisata, menyusul lima destinasi sebelumnya yang telah mulai dikembangkan tahun 2020.

“Ini salah satu tugas baru, yaitu di Batang seluas 4.500 hektare dan Subang sekitar 1.600 hektare. Ini konsep baru karena lahannya lahan negara. Semua infrastruktur dasar disiapkan pemerintah, baik jalannya, air bersihnya, perumahan karyawan, nanti investor yang datang free untuk 10 tahun atau 20 tahun, hanya bayar charge-nya saja, ” kata Menteri PUPR.

Kemudian kelima, yakni penguatan jaring pengaman nasional untuk mengurangi angka pengangguran serta mempertahankan daya beli melalui pelaksanaan program padat karya tunai, pembelian produk rakyat dan pembiayaan pembinaan pengusaha lokal.

“Pembelian produk rakyat ini, termasuk karet, akan kami lanjutkan. Dan pembiayaan pembinaan pengusaha lokal, kami sampaikan ini kebijakan pemaketan pekerjaan,” kata Basuki.

Keenam, yakni peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim untuk mengurangi risiko bencana, mempercepat pemulihan pasca bencana dan tanggap darurat serta rehabilitasi dari konstruksi.

Basuki menjelaskan total pagu anggaran Rp149,8 triliun itu terdiri dari loan Rp5,87 triliun, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp14,76 triliun, dan rupiah murni Rp129,18 triliun.

Kendati demikian karena masih akan ada pembahasan lanjutan mengenai rincian anggaran program-program Kementerian PUPR, Basuki hanya menyebutkan usulan anggaran untuk sejumlah program yakni pembangunan food estate sekitar Rp5,8 triliun, dukungan kawasan industri Rp12 triliun, padat karya tunai Rp18 triliun, air minum Rp7 triliun, sanitasi Rp5,9 triliun, pencegahan banjir Rp10 triliun, irigasi Rp7 triliun dan pengembangan perumahan Rp8 triliun.

Ada pun secara subsektor, alokasi besaran pagu anggaran Kementerian PUPR 2021 yakni Sekretariat Jenderal sebesar Rp748,2 miliar, Inspektorat Jenderal Rp101,74 miliar, Ditjen Bina Marga Rp53,96 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp26,56 triliun, Ditjen Sumber Daya Air Rp58,55 triliun, Ditjen Perumahan Rp8,09 triliun, Ditjen Bina Konstruksi Rp757,68 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rp206,18 miliar, Badan Pengembangan SUmber Daya Manusia Rp563,79 miliar, dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp273,78 miliar.

“Ini tentu masih akan dibahas lagi dalam RDP selanjutnya,” kata Menteri PUPR. (bgn/ant)20090214