Mangupura, Baliglobalnews
Pegawai Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi, hingga kini belum menerima gaji sejak Juli lalu. Informasi teranyar, para pegawai diberikan hanya Rp 1 juta pada September ini.
Hal ini tentu menjadi tanda tanya di kalangan masyarakat. Pegawai dan masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya mengaku tidak mengeri uang apa yang diberikan tersebut. ”Kanggoang malu,” begitu pesan yang disampaikan kepada para pegawai ketika menerima uang tersebut.
Tak pelak, warga dan para pegawai mempertanyakan manajemen keuangan di desanya. Untuk itu, warga tersebut mengarapkan anggota DPRD yang membidangai pemerintahan dan Kepala Inspektorat Kabupaten Badung untuk turun ke Desa Sobangan. ”Saya tidak mendengar di desa lain para pegawainya tidak mendapat gaji hingga empat bulan. Ini ada apa, saya harapkan Inspektorat segera turun,” katanya.
Kepala Inspektorat Kabupaten Badung, Luh Suryaniti, ketika hendak dimintai konfirmasi lewat telepon Kamis (17/9) menyatakan akan berkoordinasi dulu dengan Kadis PMD. ”Atas kondisi ini, kami akan koordinasi dengan Kadis PMD sebelum krod cek ke lapangan,” katanya.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Badung, Wayan Regep, tidak menjawab telepon ketika Bali Global News menghubunginya. Pesan tanya yang dikirimkan lewat WA hingga berita ini ditulis belum dibalas.
Sebelumnya, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Badung, Komang Budi Argawa, menyatakan penganggaran dan pembayaran upah tenaga kontrak atau tenaga kerja yang ada di desa menjadi kewenangan penuh pemerintah desa.
Seperti diberitakan sebelumnya, pegawai di Desa Sobangan sejak bulan Juli hingga Septermber 2020 ini belum menerima gaji. Hal itu menjadi tanda tanya di kalangan masyarakat dan tentu saja dikeluhkan para tenaga kontrak, terlebih-lebih pada masa pandemi Covid-19.
Informasi yang beredar menyebutkan tenaga kontrak di Desa Sobangan belum mendapat upah sejak bulan Juni hingga September ini. Hal itu dikarenakan merebaknya pandemi Covid-19 sejak Maret lalu.
Perbekel Desa Sobangan, Ketut Tirtayasa, sebelumnya mengatakan upah para tenaga kontrak tersebut akan dibayar menunggu dana APBD perubahan turun. (bgn122)20091802
