Pawiba Bali Minta Polda Bali Tindakan Tegas Travel Ilegal Masuk Pulau Dewata
Denpasar, Baliglobalnews
Asosiasi Persatuan Pengusaha Angkutan Pariwisata Bali (Pawiba) meminta Polda Bali menindak tegas adanya travel ilegal, yang masuk ke Pulau Dewata. Karena sudah meresahkan dan menyebabkan angkutan wisata resmi di Bali yang sudah mati suri dan sebagian besar kendaraannya sudah banyak ditarik leasing dan telah dijual atau di lelang ke luar Bali, selama pandemi Covid-19.
“Saya mengharapkan Dirlantas Polda Bali menertibkan travel ilegal yang notabene mengangkut wisatawan ke perjalanan Wisata angkutan wisata dari Luar Bali yang mengangkut wisatawan domestik yang tidak disiplin menjalankan ketentuan protokol kesehatan,” kata Ketua Pawiba, I Nyoman Sudiarta, di sela-sela acara pembagian paket sembako oleh Dirlantas Polda Bali kepada anggota PAWIBA dan ASITA, di kantor PAWIBA, Renon, Senin (16/8/2021).
Pihaknya minta agar travel ilegal ditindak sesuai dengan ketentuan hukum, karena ditemukan banyak angkutan wisata bus dari luar pulau melakukan perjalanan Wisata di Bali tanpa masker, tanpa jaga jarak, berdesakan tidak sesuai peraturan, atau bahkan tanpa test kesehatan sebagai syarat masuk wisata ke Bali yang dapat di duga menjadi klaster baru covid-19 dan memperburuk citra pariwisata bali.
Kemudian masalah lainnya yang ditimbulkan angkutan ilegal, lanjutnya, berpotensi adanya pergeseran moda transportasi masyrakat dari angkutan legal ke ilegal. Hal ini karena ruang gerak angkutan ilegal lebih bebas dan tidak terpantau oleh regulator. “Tak hanya itu, masalah lain juga adalah angkutan ilegal ini memiliki potensi menyebarkan virus di masa pandemi ini,” jelas Sudiarta.
Maka dari itu, pihaknya berharap, masalah angkutan ilegal ini ditindak secara serius sebelum menjamur.Angkutan legal yang terdaftar ini perlu diperhatikan dan diberikan insentif karena sebelum pandemi menyumbang pajak dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
Pihaknya menambahkan, sampai saat ini tercatat sebanyak ratusan unit kendaraan milik anggota Pawiba ditarik leasing karena tidak mampu membayar angsuran akibat tidak adanya Wisatawan Mancanegara berlibur ke Pulau Bali. Baik itu kendaraan Sewa Mobil (Jenis Avanza Hingga Innova atau sejenisnya), Kendaraan Sewa Premium (Jenis Alpard Sejenisnya), kendaraan Sewa ELF, Hiace, Kendaraan Bus Pariwisata Medium 20, 30, 35 Seat dan bahkan kendaraan Bus Pariwisata 40-45 Seat.
Sementara total kerugian para anggota Persatuan Angkutan Wisata Bali (Pawiba) sampai saat ini telah mencapai Rp300 miliar. Hal ini lantaran sudah hampir 2 tahun kendaraan para anggotanya tidak beroperasional sehingga sebagian ditarik leasing, sebagian dijual, bahkan armada bus yang lama terpaksa di potong-potong dijual “kiloan” atau dipisah-pisah. “Mobil anggota kami di Pawiba banyak ditarik, karena memang belum mampu melakukan kewajiban untuk membayar angsuran. Akibat tidak adanya tamu yang bisa kami angkut,” katanya.
Sementara itu, Perwakilan Polda Bali, AKBP Narri, Polda Bali mengaku berempati terhadap keberadaan Travel ilegal dan guide gelap ini, dan segera akan ditindaklanjuti. Salah satunya Polda Bali dalam waktu dekat merancang satpam Covid 19 di masing masing Polres di Bali. Harapannya untuk semakin mendekatkan diri dengan pelaku pariwisata yang resmi karena Bali adalah tulang punggung pariwisata dan menjaga ekonomi Bali ke depannya.
Hal senada diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I Putu Astawa. Pihaknya akan lebih serius lagi dalam mengahadapi travel ilegal ini. Terlebih satgas telah terbentuk yang terdiri dari tim gabungan Imigrasi, Satpol PP, Badan Kesbangpol, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) dan tim gabungan lainnya.
Hal ini dilakukan karena adanya travel ilegal dan pemandu wisata (guide) asing yang beraktivitas di Bali secara ilegal. Dari guide asing ilegal itu, ya solusinya akan dibuatkan satgas gabungan dari Imigrasi, Satpol PP, Badan Kesbangpol, dan HPI. Tim juga akan melakukan intelijen terhadap aktivitas mereka supaya ada efek jera buat yang melakukan kegiatan ilegal tersebut. Pihaknya juga turut melakukan kerja sama dengan Himpunan Pramuwisata Indonesia agar dapat lebih mudah mengetahui dan mengawasi kumpulan dari guide di Bali.
“Kami secara rutin akan mengecek legalitas travel lalu melakukan pembinaan melalui ijin asosiasi yang bersangkutan,” tutupnya.(BGN008)2108160
