Pansus TRAP DPRD Bali dan Guru Besar Unud Soroti Rencana Pembangunan di Mangrove

Denpasar, Baliglobalnews

Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali dan Guru Besar Universitas Udayana menyoroti rencana pembangunan marina di kawasan hutan mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai.

Wakil Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali Somvir menyampaikan pembangunan marina ini akan bersinggungan langsung dengan wilayah laut hingga 12 mil yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali. “Kami akan cek, kewenangan izinnya di mana. Kalau di Pemprov Bali, sejauh mana izin itu diberikan dan atas dasar apa,” ujar Somvir dalam keterangan persnya melalui Humas DPRD Bali di Denpasar, pada Rabu (27/1/2026).

Sebelumnya, Pansus TRAP DPRD Bali menelusuri terkait adanya informasi peralihan penguasaan lahan hutan mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai seluas 62 hektare, diduga telah beralih penguasaan ke BTID. “Awalnya yang berkembang di publik 62 hektar. Setelah kami telusuri, luasnya mencapai 82 hektar. Ini bukan angka kecil,” katanya.

Pengalihan ini, kata dia, bukan sekadar soal angka luasan, tetapi menyangkut status kawasan lindung, mekanisme perizinan, serta masa depan benteng ekologis Bali Selatan. Mangrove Tahura Ngurah Rai selama puluhan tahun dikenal sebagai benteng alami Bali dari abrasi, gelombang laut, dan krisis iklim. Namun kini, kawasan yang seharusnya dilindungi itu justru berada di pusaran kepentingan investasi besar.

Wakil Ketua Pansus Agung Bagus Tri Candra Arka mempertanyakan siapa yang memberikan izin penguasaan 82 hektar di Kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai. “Siapa yang memberi izin, melalui mekanisme apa, dan dengan pertimbangan apa kawasan lindung bisa beralih ke korporasi?. Ini bukan soal menolak investasi. Ini soal keadilan ekologis dan keselamatan Bali ke depan,” katanya ketika dimintai konfirmasi di Denpasar.

Pria yang akrab disapa Gung Cok ini juga mempertanyakan logika ekologis kebijakan tersebut. Karena, kawasan mangrove pesisir tidak bisa disubstitusi dengan reboisasi di daerah lain, mengingat fungsi ekologinya berbeda total. Ini harus dijelaskan ke publik. “Kalau memang ada kesepakatan seperti itu, dasar hukumnya apa dan siapa yang menyetujuinya?” katanya.

Dia menyampaikan hutan mangrove Tahura Ngurah Rai memiliki fungsi strategis yakni menahan abrasi dan gelombang laut, menjaga stabilitas garis pantai, menyaring air asin, menyerap karbon, serta menjadi habitat alami berbagai biota laut dan burung.

Gung Cok mengingatkan bahwa hilangnya mangrove berarti kehilangan sistem pertahanan alamai. Mengingat, hutan mangrove tersebut merupakan benteng hidup. “Ketika satu kawasan hilang, dampaknya bukan hari ini, tapi 10–20 tahun ke depan. Abrasi, banjir rob, dan rusaknya ekosistem laut adalah konsekuensi nyata,” kata Ketua Fraksi Golkar itu.

Sementara Guru Besar Universitas Udayana Putu Rumawan Salain menilai persoalan ini tidak bisa dibiarkan mengambang tanpa kejelasan kepada publik. “Kalau ini benar, izinnya dari mana? Ini harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai kawasan lindung diambil tanpa transparansi,” katanya.

Menurut dia, pembangunan Bali harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan daerah dan keberlanjutan lingkungan Bali. “Kalau memang ini pengembangan ekonomi, kenapa bukan Bali yang mengembangkan sendiri sebagai pendapatan Bali? Jangan biarkan orang Jakarta yang mengembangkan, sementara Bali hanya menanggung dampaknya,” ujarnya.

Rumawan menyoroti minimnya pemahaman publik tentang apa itu KEK dan bagaimana kewenangannya bekerja. Menurut dia, kondisi ini berbahaya jika dibiarkan. “Tolong diumumkan secara jelas ke masyarakat, apa itu KEK, bagaimana kewenangannya, siapa yang mengatur. Jangan sampai ada negara di balik negara,” tandasnya. (bgn008)26012809