Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Bali Digratiskan Biaya BPHTB dan PBG saat Membeli Rumah Subsidi
Denpasar, Baliglobalnews
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan warga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang ingin membeli rumah subsidi dan mengurus legalitas bangunan, digratiskan untuk biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Ini merupakan kebijakan Presiden Prabowo yang prorakyat. Kebijakan tersebut tetap hanya berlaku bagi kelompok berpenghasilan rendah agar pendapatan asli daerah (PAD) tetap terjaga dari kelompok menengah atas yang masih wajib membayar retribusi. Dan ini pertama kali lho, sebelumnya kan nggak ada begitu. Pertama kali kita lakukan itu,” ujarnya usai kunjungan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Denpasar pada Senin (24/11/2025).
Pria yang akrab disapa Ara itu juga menerangkan soal produk dari kebijakannya yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, sebuah skema pembiayaan baru yang ditujukan untuk mendorong pelaku usaha sektor perumahan naik kelas. “KUR Perumahan ini adalah kredit usaha rakyat untuk bidang perumahan. Nah ini buat UMKM. UMKM ini apakah dia kontraktor, developer, toko bangunan, itu bisa mendapatkan subsidi bunga. Misalnya mereka ke bank biasa pinjam duit bunganya 11 persen, 12 persen, tapi dengan KUR ini dia di subsidi 5 persen. Jadi bisa sampai Rp20 miliar pinjaman. Ini pertama kali ini, nah kita mau membuat, terus terang aja menaikkan kelas UMKM dari mikro menjadi menengah, menengah jadi besar. Harus makin banyak orang kaya-orang kaya baru,” katanya didampingi Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Dari sisi kebutuhan masyarakat, kata dia, pemerintah juga menyiapkan skema KUR Perumahan hingga Rp500 juta dengan bunga hanya 6 persen per tahun. Ara mengatakan fasilitas ini sangat penting bagi masyarakat kecil, terutama perempuan yang kerap menjadi tulang punggung keluarga, pedagang kecil, atau single parent. “Supaya tidak perlu lagi ke rentenir, karena 6 persen itu berarti setengah persen per bulan,” katanya.
Dia berharap Wali Kota Denpasar dapat mendorong pemanfaatan program ini secara luas. Ara menyinggung tantangan harga tanah di kawasan perkotaan seperti Bali yang terus meningkat. Menanggapi pertanyaan terkait mekanisme subsidi ketika lahan semakin mahal, ia menyampaikan pemerintah sedang menyiapkan sejumlah opsi, termasuk pemanfaatan lahan pemda.
Menurut dia, aset daerah dapat digunakan sebagai lokasi pembangunan hunian melalui skema pembiayaan campuran antara pemerintah dan swasta. Ia menyebut kemungkinan pembahasan lebih lanjut dengan Gubernur Bali Wayan Koster terkait penggunaan lahan milik daerah tersebut.
“Bagaimana misalnya lahan-lahan punya Pemda. Kalau kota tidak ada, mungkin nanti saya bicara ke provinsi, bicara ke Pak Koster. Tinggal pembiayaannya bagaimana, legalnya bagaimana, huniannya seperti apa. Nah itu kita bicarakan,” ucapnya.
Ara menegaskan selama ada kerja sama antarinstansi, berbagai inovasi kebijakan dapat dilakukan sebagaimana munculnya KUR Perumahan maupun kebijakan BPHTB dan PBG gratis.
Menteri PKP Ara menambahkan, penjelasan mengenai dukungan pemerintah pusat terhadap percepatan penyediaan hunian layak, khususnya bagi warga berpenghasilan rendah. Ia menyoroti data nasional yang menunjukkan masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni, mencapai sekitar 26,9 juta unit.
Karena itu, ketika memperoleh informasi dari Wali Kota Denpasar bahwa hanya terdapat sekitar 100 unit rumah yang tidak layak huni di Denpasar, Ara mengatakan akan langsung menyiapkan intervensi melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Ara menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan peningkatan signifikan anggaran perbaikan rumah rakyat mulai tahun 2026. Program BSPS yang tahun ini hanya mampu menjangkau sekitar 45 ribu unit akan melonjak menjadi 400 ribu unit pada tahun depan. “Tadi dari Wali Kota katanya ada 100 (rumah tidak layak huni) di Denpasar. Nah ya sudah kita bantu, kita bantu tahun depan melalui program BSPS,” ujarnya. (bgn008)25112418