LPS Ingatkan Nasabah di Bali Patuhi Aturan Bunga Penjaminan di Bank
Denpasar, Baliglobalnews
Kepala Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Wilayah II Bambang S. Hidayat mengingatkan nasabah di Bali untuk memperhatikan aturan bunga penjaminan sebelum menyimpan dana nasabahnya di bank.
“Kami di LPS menyarankan agar bank tidak memberikan bunga simpanan melebihi bunga penjaminan LPS,” kata Bambang kepada wartawan di Denpasar pada Selasa (27/5/2025).
Dia menyebutkan berdasarkan data, simpanan tidak layak bayar (STLB) nasabah yang banknya dilikuidasi di Provinsi Bali mencapai Rp230,44 miliar atau 45,39% dari total Rp508 miliar dana nasabah di bank yang dilikuidasi. Sedangkan simpanan layak bayar Rp277,21 miliar atau 54,61%.
Menurut dia, LPS telah membayarkan Rp229,78 miliar dari total simpanan layak bayar Rp277,21 miliar setelah memperhitungkan nilai maksimum penjaminan LPS Rp2 miliar, set-off terhadap pinjaman dan hasil penanganan keberatan nasabah yang diterima LPS.
Dia menyatakan besarnya dana nasabah yang tidak layak bayar 63,66% disebabkan oleh suku bunga melebihi ketentuan LPS, artinya perbankan memberikan bunga yang melebihi ketentuan LPS di sejumlah produk simpanan, seperti bunga deposito yang terlalu tinggi dari penjaminan LPS.
Kemudian penyebab dana nasabah tidak layak bayar karena nasabah turut andil menyebabkan bank tidak sehat. Seperti terlibat dalam fraud, kredit fiktif. Bambang menjelaskan jumlahnya mencapai 36,16%. Kemudian penyebab selanjutnya dana nasabah tidak tercatat di pembukuan bank, menurut Bambang hanya 0,18% kasus dana nasabah tidak tercatat di bank.
Selain itu, lanjutnya, LPS telah melikuidasi 10 BPR di Bali, paling banyak nomor lima secara nasional. Sejak LPS beroperasi pada tahun 2005 sampai dengan 25 April 2025, jumlah bank yang dilikuidasi adalah sebanyak 143 bank yang terdiri dari 1 bank umum, 127 BPR, dan 15 BPRS. Adapun bank yang telah selesai likuidasinya sebanyak 123 bank, terdiri dari 1 bank umum, 111 BPR dan 11 BPRS sehingga saat ini terdapat 20 bank dalam proses likuidasi.
“Kami telah melakukan sejumlah langkah untuk penguatan tata kelola, BPR itu kan merasa dia masih kecil, entitasnya menangani mikro, tetapi mereka kan harus dikelola layaknya institusi keuangan pada umumnya, jadi training sangat penting,” katanya.
LPS juga memperkuat teknologi BPR, Bambang menyoroti masih banyaknya BPR yang pencatatannya tidak rapi, belum menggunakan teknologi, sehingga perlu didorong sistem IT terkini. (bgn008)25052816