KPU dan Bawaslu Badung Sepakat Jaga Akurasi Daftar Pemilih
Badung, Baliglobalnews
Bawaslu Badung menerima koordinasi dari KPU Badung di Sekretariat Bawaslu Badung pada Rabu (25/2/2026). Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) berjalan tertib, akuntabel, serta tidak menimbulkan hambatan administratif yang tidak perlu dan disambut oleh disambut oleh Anggota serta Kepala Sekretariat Bawaslu Badung.
KPU Badung diwakili oleh I Putu Yogi Indra Permana dan Ni Putu Rullyana Kusuma Wardani menyampaikan fleksibilitas terkait dokumen pendukung dalam proses pemutakhiran data pemilih. Untuk pemilih yang meninggal dunia, dokumen yang dapat digunakan tidak hanya akta kematian, tetapi juga surat keterangan meninggal dari rumah sakit, surat keterangan dari desa atau kelurahan, maupun dokumen lain yang memiliki kekuatan administrasi.
Anggota KPU Kabupaten Badung, Ni Putu Rullyana Kusuma Wardani menyatakan kebijakan tersebut bertujuan mempercepat proses pembaruan data tanpa mengurangi validitasnya. “Fleksibilitas ini kami hadirkan agar proses pemutakhiran data pemilih tetap berjalan efektif dan tidak terhambat persoalan administratif di lapangan. Prinsipnya, sepanjang dokumen tersebut sah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat digunakan sebagai dasar pembaruan data,” ujarnya.
Sementara Yogi menjelaskan bahwa bagi pemilih yang beralih status menjadi anggota TNI atau Polri, bukti pendukung cukup berupa surat keterangan dari instansi terkait, baik secara individual maupun kolektif, termasuk SK pengangkatan maupun SK pensiun. Perubahan status tersebut tidak harus menunggu pembaruan pada dokumen kependudukan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Bawaslu Badung Putu Hery mengatakan konsistensi penerapan kebijakan menjadi hal penting agar tidak terjadi perbedaan perlakuan di lapangan. “Keseragaman pemahaman di seluruh jajaran menjadi kunci, sehingga tidak ada tafsir yang berbeda dalam penerapan ketentuan. Fleksibilitas ini bukan bentuk kelonggaran, melainkan upaya percepatan administrasi yang tetap sesuai regulasi,” katanya.
Melalui koordinasi tersebut, KPU dan Bawaslu Badung sepakat bahwa akurasi data pemilih merupakan pondasi utama dalam menjamin kualitas demokrasi. Sinergi kelembagaan, komunikasi yang terbuka, serta kesepahaman dalam interpretasi regulasi diharapkan mampu memastikan pelaksanaan PDPB berjalan tepat waktu, tepat prosedur, dan tepat substansi. (*/bgn003)26022614