Nasional, Baliglobalnews
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan masih banyak prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di Jakarta Timur (Jaktim) yang belum diambil alih oleh Pemerintah Kota Jaktim.
Penanggung Jawab Wilayah DKI Jakarta pada Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah III KPK Hendra Teja dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, meminta Pemkot Jaktim segera menertibkan PSU atau fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang ada di wilayahnya.
“KPK menemukan masih relatif banyak PSU yang belum diambil alih oleh Pemkot Jaktim,” kata Hendra.
Sebelumnya, dalam rangka memantau kemajuan upaya penertiban PSU di wilayah Jaktim, KPK yang diwakili Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah III berdiskusi dengan wali kota dan jajaran birokrat Pemkot Jaktim di Gedung Wali Kota Jaktim, Kamis (5/11).
Berdasarkan data yang disampaikan Pemkot Jaktim kepada KPK, tercatat ada 256 pengembang di area Jaktim.
Hingga Oktober 2020, sudah ada 49 pengembang yang menyerahkan fasum dan fasos dengan luas 1,8 juta meter persegi senilai Rp5,4 triliun.
Pada tahun 2020, Pemkot Jaktim menargetkan lima tambahan pengembang yang akan menyerahkan asetnya.
Namun, kata Hendra, target lima pengembang pada tahun 2020 relatif kecil sehingga target penertiban PSU harus ditambah agar waktu pencapaian pemenuhan kewajiban penyerahan fasos dan fasum oleh pengembang bisa dipercepat.
“Kami terbuka dan mendukung apabila Wali Kota Jakarta Timur meminta kami untuk hadir dalam pertemuan antara Pemkot Jakarta Timur dengan para pengembang. Untuk sekarang, prioritaskan mengundang pengembang-pengembang yang relatif besar, mungkin 25 developer terbesar,” kata Hendra.
Menanggapi saran KPK, Wali Kota Jaktim Muhammad Anwar mengatakan bahwa pihaknya belakangan ini telah melakukan sejumlah langkah-langkah penertiban PSU, yakni identifikasi dan verifikasi masalah, sosialisasi kepada pengembang, rapat koordinasi dan asistensi, mengirimkan surat penagihan ke pengembang, peninjauan lapangan, dan melaksanakan berita acara serah terima (BAST).
Berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi masalah, lanjut dia, Pemkot Jaktim menemukan beberapa perkara, di antaranya ditemukan 17 surat izin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT) ganda, dua SIPPT tidak berada dalam wilayah administrasi Jaktim, dua SIPPT dicabut melalui surat keputusan (SK) gubernur, dan 42 SIPPT berganti kepemilikan.
Selain itu, lanjut dia, terdapat 12 SIPPT yang belum ditemukan lokasinya, 13 SIPPT yang lahannya masih kosong, 10 SIPPT masih harus melaksanakan kewajiban penyediaan, dan 156 SIPPT sedang dalam pelaksanaan BAST.
Sementara itu, Inspektur Wilayah Jaktim Supendi meminta KPK juga ikut mendampingi dalam upaya-upaya Pemkot Jaktim menertibkan PSU.
Ia mengatakan bahwa pihaknya hanya dapat mengimbau atau sosialisasi kepada pengembang. Namun, dalam kenyataannya, usaha tersebut kurang kuat.
Atas hal tersebut, Anwar menuturkan bahwa Pemkot Jaktim akan menyerahkan nama-nama pengembang yang belum memenuhi kewajibannya kepada KPK.
“Kami akan segera mengirimkan surat mengundang para pengembang hadir dalam pertemuan dengan kami, yang juga mengundang pihak KPK,” ujar Anwar. (bgn123)20110620
