KPK limpahkan perkara Wali Kota Cimahi nonaktif ke pengadilan

Nasional, Baliglobalnews

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay Muhammad Priatna ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Selasa (6/4).

Ajay adalah terdakwa perkara suap terkait perizinan di Kota Cimahi, Jawa Barat Tahun Anggaran 2018-2020.

“Selasa (6/4), Jaksa KPK M Asri Irwan telah melimpahkan berkas perkara terdakwa Ajay Muhammad Priatna ke PN Tipikor Bandung,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan penahanan Ajay telah beralih dan menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor, dan selama proses persidangan terdakwa Ajay dititipkan penahanannya di Rutan Polrestabes Bandung.

“Selanjutnya menunggu penetapan penunjukan majelis hakim yang nantinya akan memimpin persidangan dan penetapan hari sidang dengan agenda pertama pembacaan surat dakwaan oleh tim JPU (jaksa penuntut umum),” ujar Ali.

Ajay didakwa dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Selain Ajay, KPK pada 28 November 2020 juga telah menetapkan Komisaris Rumah Sakit Umum (RSU) Kasih Bunda, Kota Cimahi Hutama Yonathan (HY) sebagai tersangka pemberi suap kepada Ajay.

Untuk Hutama saat ini sudah berstatus terdakwa dan sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung.

Ajay diduga menerima Rp1,661 miliar dari kesepakatan awal Rp3,2 miliar terkait perizinan RSU Kasih Bunda Tahun Anggaran 2018-2020.

Pemberian uang kepada Ajay telah dilakukan sebanyak lima kali di beberapa tempat hingga berjumlah sekitar Rp1,661 miliar. Pemberian telah dilakukan sejak 6 Mei 2020, sedangkan pemberian terakhir pada 27 November 2020 sebesar Rp425 juta.(bgn123)21040710