Komisi IV DPRD Tabanan Soroti Pelayanan UGD 12 Jam di Puskesmas Marga I Masih Kurang Optimal
Tabanan, Baliglobalnews
Komisi IV DPRD Kabupaten Tabanan bersama Dinas Kesehatan mengunjungi Puskesmas Marga I untuk meninjau tindak lanjut kerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam peningkatan akses pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) pada Rabu (8/1/2025).
Monitoring ini difokuskan pada pemenuhan standar minimal pelayanan kesehatan UGD 12 jam yang mulai berjalan sejak (2/1/2025) di lima puskesmas, termasuk Puskesmas Marga I.
Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana, mengungkapkan bahwa kunjungan lapangan menemukan sejumlah kekurangan yang perlu segera diatasi di Puskesmas Marga I. Kekurangan tersebut meliputi aspek sumber daya manusia (SDM) tenaga medis, dimana setidaknya dibutuhkan minimal empat dokter dan petugas lapangan.
“Kami juga melihat ada beberapa kekurangan, terutama fasilitas dan prasarana yang belum memenuhi standar operasional prosedur (SOP), seperti kurangnya jumlah tempat tidur dan ketersediaan peralatan medis penunjang, seperti alat EKG dan pemicu jantung,” katanya.
Menanggapi temuan tersebut, pihaknya berharap adanya kajian mendalam dari sisi SDM dan anggaran untuk persiapan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam menunjang operasional UGD 12 jam. Wastana juga menekankan pentingnya peran aktif puskesmas pembantu, pemerintah desa, dan bidan dalam mensosialisasikan layanan UGD 12 jam kepada masyarakat. “Sosialisasi ini penting agar masyarakat bisa membedakan mana yang termasuk gawat darurat atau emergensi, dan mana yang sakitnya ringan. Sehingga dapat dipilah untuk mendapatkan klaim BPJS,” ujarnya.
Hasil monitoring ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Komisi IV dan Dinas Kesehatan. Rencananya, audiensi dengan Bupati Tabanan akan segera diagendakan untuk membahas alokasi anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan mengatasi kekurangan yang ada di puskesmas.
“Ayo kita Bersama-sama menyatukan semangat dinas kesehatan dan kami sebagai fungsi pengawasan, sehingga di tahun 2025 program ini bisa terwujud,” katanya. (bgn020)25010806
