Komisi IV DPRD Tabanan Dorong Penambahan Formasi Guru TK dan Pemerataan Pengajar di Desa
Singasana, Baliglobalnews
Komisi IV DPRD Kabupaten Tabanan menggelar rapat kerja intensif guna membedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Tabanan pada Selasa (31/3/2026). Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana, fokus mengevaluasi layanan dasar pendidikan, khususnya terkait pemerataan tenaga pendidik dan penanganan anak putus sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Gusti Putu Ngurah Darma Utama memaparkan data riil kondisi ketenagakerjaan di sektor pendidikan. Saat ini, Tabanan memiliki 285 SD, 38 SMP, dan 11 TK Pembina dengan total 3.131 guru. Namun, berdasarkan standar kebutuhan kompetensi, Tabanan idealnya membutuhkan 3.968 guru. “Artinya, kita masih mengalami kekurangan 837 guru. Meski Pemkab telah mengangkat 1.996 guru P3K dan 442 P3K paruh waktu, celah kekurangan ini tetap ada dan akan terus kami usulkan formasinya ke BKPSDM,” ujarnya.
Kekurangan paling krusial terjadi pada jenjang taman kanak-kanak (TK), kata dia, selama 15 tahun terakhir, hampir tidak ada pengangkatan guru TK, diperparah dengan banyaknya guru TK yayasan yang beralih menjadi guru kelas SD setelah lolos seleksi P3K. Selain itu, sebaran guru masih menumpuk di area perkotaan seperti Tabanan, Kediri, dan Marga, sementara wilayah Selemadeg Barat dan Pupuan masih kekurangan tenaga.
Sementara Ketua Komisi IV I Gusti Komang Wastana memberikan catatan khusus terkait penempatan guru, terutama yang berasal dari luar daerah. Dia menekankan pentingnya pemahaman budaya dan bahasa daerah bagi tenaga pendidik yang ditempatkan di pelosok desa. “Jangan sampai guru dari luar daerah ditempatkan di desa tapi tidak paham bahasa dan budaya setempat, karena ini bisa mengganggu proses transformasi informasi dan karakter kepada siswa. Perlu ada kajian jelas soal pemerataan ini,” katanya.
Merespons hal tersebut, Ngurah Darma mengakui sistem rekrutmen nasional memungkinkan pengajar dari luar Bali lolos di formasi Tabanan. Sebagai solusi, pihaknya berencana merancang program penguatan kompetensi kearifan lokal bagi guru pendatang agar pola komunikasi mengajar tetap selaras dengan karakter budaya Bali.
Terkait isu anak putus sekolah, Disdik Tabanan mengidentifikasi tiga faktor utama yaitu kesehatan, masalah ekonomi, dan dampak sosial (bullying/pergaulan). Menariknya, mayoritas data anak putus sekolah di Tabanan berasal dari penduduk non-permanen (KTP luar Tabanan) yang sering berpindah mengikuti pekerjaan orangtuanya.
Dalam waktu dekat, kata dia, Disdik Tabanan akan meluncurkan program inovasi bernama “Pantas” (Penanganan Anak Putus Sekolah). Seperti melacak anak yang putus sekolah lebih dari satu tahun ajaran, mengarahkan anak ke sekolah formal atau sekolah non-formal (SKB) di Kediri dan kecamatan lainnya dan pendampingan psikis bagi anak yang tertinggal belajar akibat masalah sosial atau keluarga. “Melalui program ‘Pantas’, tim pendampingan tingkat kabupaten hingga satuan pendidikan akan bergerak langsung di lapangan agar tidak ada lagi anak yang kehilangan hak belajarnya,” pungkasnya. (bgn020)26033012