Komisi IV DPRD Bali Fasilitasi Pengaduan Enam Sekuriti Terkena PHK

Denpasar, Baliglobalnews

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali memfasilitasi pengaduan enam petugas keamanan (sekuriti) yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Angkasa Pura I di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta menilai permasalahan tersebut sudah berlangsung cukup lama dan sebelumnya juga sempat dibahas bersama pihak perusahaan. “Sebelumnya, DPRD Bali telah memfasilitasi pertemuan dengan pihak perusahaan dan memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung,” katanya usai rapat dengar pendapat di Denpasar pada Kamis (12/3/2026).

Namun, dalam proses mediasi tersebut belum tercapai kesepakatan antara pekerja dan perusahaan. Sehingga, pada saat mediasi tidak ada titik temu. “Karena itu mediator dari Disnaker Badung mengeluarkan anjuran kepada kedua belah pihak,” katanya.

Saat itu, kata Suwirta, mediator meminta agar dilakukan mediasi kembali, perusahaan membayar upah proses selama belum ada keputusan hukum tetap, serta adanya permohonan maaf dari pihak pekerja kepada perusahaan.

Menurut Suwirta, poin permohonan maaf tersebut sempat menjadi kendala bagi pekerja yang ingin kembali bekerja. Padahal berdasarkan penilaian mediator, kesalahan yang terjadi dinilai bukan pelanggaran berat yang seharusnya berujung pada pemutusan hubungan kerja. “Kami melihat kesalahan kecil tidak seharusnya menyebabkan mereka diberhentikan. Tapi kita tetap akan memanggil kembali pihak perusahaan,” katanya.

Komisi IV DPRD Bali berencana kembali mengundang pihak perusahaan untuk hadir dalam pertemuan lanjutan yang dijadwalkan setelah Hari Raya Idul Fitri, sekitar minggu kedua April 2026.

Suwirta menambahkan, jika mediasi kembali tidak membuahkan hasil, maka langkah terakhir yang bisa ditempuh adalah melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Namun dia mengakui jalur hukum tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit, apalagi sebagian pekerja yang mengadu sudah berusia cukup lanjut.

Karena itu, kata dia, DPRD Bali menyarankan agar penyelesaian terbaik bisa dicapai melalui dialog dan kesepakatan kedua belah pihak, termasuk terkait tuntutan pesangon maupun pembayaran upah proses.

Sementara Sekretaris Asosiasi Security Angkasa Pura, Rai Budi, menyatakan kedatangan mereka ke DPRD Bali untuk meminta perlindungan sebagai pekerja yang merasa diperlakukan tidak adil oleh perusahaan. “Kami datang ke rumah rakyat ini untuk mengadukan nasib teman-teman kami yang di-PHK. Kami berharap DPRD Bali bisa membantu memperjuangkan hak mereka,” ujarnya.

Menurut Rai Budi, sebelumnya mediator dari Disnaker Badung telah mengeluarkan anjuran yang antara lain meminta perusahaan mempekerjakan kembali para pekerja yang di-PHK serta membayar upah proses selama belum ada putusan hukum berkekuatan tetap. Namun hingga kini, menurut dia, anjuran tersebut belum dijalankan oleh pihak perusahaan.

Pihaknya menyebut para pekerja yang di-PHK tersebut telah bekerja cukup lama, bahkan ada yang telah mengabdi selama hampir dua dekade. Karena itu mereka berharap perusahaan dapat membuka ruang dialog dan memberikan kesempatan kembali bekerja. “Kami berharap dalam pertemuan berikutnya perusahaan bisa membuka hati dan menyelesaikan masalah ini dengan baik,” katanya. (bgn008)26031310