Komisi III DPRD Tabanan Desak Pemkab Optimalkan Aset Wisata dan Perkebunan untuk Dongkrak PAD
Tabanan, Baliglobalnews
Komisi III DPRD Tabanan kembali menyoroti kurang maksimalnya pengelolaan aset daerah dalam berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi III DPRD Tabanan Anak Agung Nyoman Dharma Putra pada Kamis (16/1/2025).
Dharma Putra menilai bahwa pengelolaan aset sebagai salah satu komponen penting dalam peningkatan PAD masih belum menunjukkan progres yang signifikan, termasuk perencanaan yang jelas. “Kami tidak melihat progres signifikan dari pemanfaatan aset. Termasuk perencanaan yang jelas. Contohnya aset seperti Bedugul, Tanah Lot, dan perusahaan daerah lainnya belum dikelola dengan optimal,” katanya.
Dia mencontohkan lahan perkebunan seluas 113 hektar di Kecamatan Pupuan yang berada di bawah pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Dharma Santika. Menurut dia, retribusi yang diterapkan saat ini terhadap pengelolaan aset perkebunan tersebut masih sangat kecil dibandingkan dengan potensi yang seharusnya bisa diperoleh. Retribusi yang dikenakan hanya Rp300 ribu per hektar per tahun. “Retribusi ini sudah tidak efektif lagi. Harus ada pola pemanfaatan yang lebih menguntungkan seperti kerja sama dengan skema bagi hasil yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah,” ujarnya.
Selain perkebunan, Dharma Putra juga menyoroti pengelolaan kawasan wisata Bedugul dan penerapan e-ticketing di objek wisata Tanah Lot yang dinilai belum optimal. Ia mempertanyakan respons Pemkab terkait pengelolaan Tanah Lot, mengingat wacana penerapan e-ticketing telah muncul sejak sepuluh tahun lalu. “Kami pertanyakan bagaimana pemerintah daerah merespon pengelolaan Tanah Lot. Potensi ini besar tapi belum ada terobosan yang konkret hingga saat ini,” katanya.
Komisi III DPRD Tabanan, kata dia, berencana melakukan kunjungan kerja ke beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pada awal tahun 2025 untuk mendorong optimalisasi potensi PAD Tabanan. Kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai perencanaan dan pola pengelolaan yang akan dilakukan terkait aset-aset tersebut. “Kami mendorong agar pemerintah lebih serius, baik dari retribusi, pajak maupun kerja sama dengan pihak ketiga. Setiap potensi harus dikaji untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap APBD,” katanya.
Dengan pengelolaan yang lebih optimal, lanjutnya, aset-aset daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Tabanan. (bgn020)25011608
