Komisi III DPRD Badung Dalami PAD Masa Pandemi ke Mataram
Mangupura, Baliglobalnews
Komisi III DPRD Badung studi banding ke Kantor Walikota Mataram pada Senin (5/4). Studi yang dipimpin Ketua Komisi III, Putu Alit Yandinata, bertujuan untuk mencari bahan masukan secara komparatif terkait kebijakan memaksimalkan PAD saat pandemi Covid-19.
Mereka diterima Kabid Pengendalian BPKAD, Misbah dan Kasubbid. Perhitungan & Penetapan, Yulian Hadi Iskandar. Misbah menyambut hangat kedatangan para anggota DPRD Badung. Dia menyatakan bangga daerahnya menjadi kunjungan para wakil rakyat dari Gumi keris itu.
Alit Yandinata mengatakan kedatangannya bersama rekan-rekannya ke Kantor Walikota Mataram untuk mencari beberapa masukan yang nantinya akan digunakan sebagai referensi di dalam mengambil kebijakan di Kabupaten Badung terkait kebijakan memaksimalkan PAD saat pandemi Covid-19.
Terhadap pertanyaan tersebut, Misbah mengatakan
Pemkot Mataram menghadapi tantangan pengelolaan fiskal, karena dampak Covid-19. Kondisi itu membuat pembangunan daerah menjadi terhambat. ”Semua kegiatan untuk belanja modal dan pembangunan kegiatan fisik dihentikan untuk sementara. Pendapatan asli daerah seperti pajak saat ini terus tergerus dan meleset dari perkiraan. Awalnya, PAD yang hilang diprediksi Rp 128 miliar, tetapi dalam kalkulasi terbaru justru diprediksi menjadi Rp 170 miliar,” katanya.
Akibat melesetnya perhitungan PAD tersebut, kata dia, proses pembangunan terhambat tahun ini. Apalagi bukan hanya PAD yang berkurang, tetapi dana transfer dari Pemerintah Pusat juga ikut berkurang karena pandemi Corona.
Dia merinci hasil realokasi anggaran pada tahap pertama dana transfer APBN kepada Pemkot Mataram berkurang Rp70 miliar. Jumlah tersebut masih lebih rendah dari rencana awal yang akan dipangkas hingga Rp 122 miliar.
Total pendapatan diterima oleh Pemkot Mataram bakal hilang mencapai Rp 250 miliar. Dengan kondisi PAD tersebut Pemkot akan melakukan rasionalisasi anggaran belanja. Realokasi anggaran untuk penanganan Corona juga terus dilakukan dari Rp 35 miliar pada tahap pertama dan Rp100 miliar pada tahap kedua.
Apabila pandemi belum berakhir, lanjutnya, anggaran untuk pembiayaan program pemerintah akan berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun lalu.
”Kebijakan yang dilakukan untuk memaksimalkan pendapatan adalah memang sangat sulit selain hanya dengan mengurangi kegiatan dan berharap pandemi Covid-19 ini cepat berlalu,” katanya. (bgn003)21042223
