Komisi I DPRD Tabanan Dorong MPP Tabanan Perbaikan Sarana dan SDM untuk Optimalkan Pelayanan

Tabanan, Baliglobalnews

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan melakukan kunjungan kerja ke Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Pemkab Tabanan di Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, pada Selasa (10/12/2024).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tabanan I Gusti Nyoman Omardani menyoroti pentingnya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung optimalisasi layanan. “Ada masukan tidak terhadap kondisi MPP. Apa yang perlu disiapkan dan ditata ke depan nantinya. Ini menjadi salah satu yang kita cermati dalam kunjungan hari ini,” ujarnya.

Omardani menyatakan banyak hal yang perlu diperhatikan dalam proses awal. ”Pertama yang kita lihat ini ada kewajiban terkait dengan penyediaan sarana yang penunjang yang memadai karena kita mengharapkan sesuai dengan amanat bahwa MPP ini kan bertujuan mengintegrasikan seluruh pelayanan itu agar terjangkau, mudah, aman, cepat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat,” katanya.

Omardani juga menyoroti masalah parkir yang masih menjadi kendala di MPP Tabanan. “Kami melihat salah satu masalah yang perlu segera diatasi adalah ketersediaan lahan parkir yang memadai. Namun, kami telah merencanakan pembangunan area parkir yang lebih luas dalam proyek Induk 2025. Dengan adanya penambahan lahan parkir ini dapat mendukung pelayanan yang lebih optimal di MPP,” katanya.

Pihaknya melihat langsung kondisi pelayanan publik. ”Salah satu temuan kami adalah kurangnya petugas di beberapa loket pelayanan. Idealnya, setiap penyelenggara harus selalu ada petugas yang berjaga, agar masyarakat yang datang dapat segera terlayani. Suatu waktu ada masyarakat yang membutuhkan pelayan ternyata tidak ada. Ini kan malah akan merugikan termasuk citra pelayanan kita. Kalau kita ingin memberikan suatu pelayanan yang masih mahal,” ujarnya.

Dia menyatakan juga menemukan terkait konteks pelayanan ini hanya informasi. Selain informasi, pelayanan publik seharusnya juga mencakup tindakan nyata. Informasi dapat disampaikan melalui berbagai sistem, termasuk sistem yang dikembangkan oleh MPP atau instansi terkait. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Omardani juga menambahkan terkait pentingnya keberadaan saluran pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat. Baik melalui media offline seperti kotak pengaduan maupun melalui platform online, masyarakat harus dapat menyampaikan keluhan atau masukan mereka. Setiap pengaduan yang masuk harus ditanggapi dengan cepat dan tepat. “Misalnya, jika ada masalah pada sistem layanan online, petugas teknis harus segera melakukan perbaikan. Dengan demikian, kualitas layanan dapat terus ditingkatkan,” katanya.

Pihaknya juga menyarankan untuk memperluas ruang pelayanan misal pelayanan pajak bumi dan bangunan (PBB). Selain itu, jumlah petugas yang bertugas di setiap loket juga perlu disesuaikan dengan volume pengunjung. Hingga Informasi yang jelas dan mudah diakses juga sangat penting.

Omardani berharap pelayanan publik bersifat fleksibel dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang telah mendaftar, terlepas dari jam pendaftarannya, berhak mendapatkan pelayanan. “Mudah-mudahan waktu pelayanan diperpanjang hingga malam hari atau bahkan pada hari Sabtu. Hal ini akan sangat membantu masyarakat yang memiliki kesibukan,” ujarnya. (bgn020) 24121011