Ketua DPRD Putu Parwata: Kenaikan Harga BBM tentu Sudah Melalui Kajian

Mamgupura, Baliglobalnews

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, mengatakan tegak lurus dengan Pemerintah Pusat terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan tersebut tentu sudah melalui kajian yang matang.

Hal itu dikemukakan Parwata ketika dimintai tanggapan adanya demo menentang kenaikan harga BBM usai menerima audiensi Peradi Denpasar di ruang kerjanya Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Rabu (7/9/2022).

“Saya kira dengan beberapa kajian yang sudah dilakukan pemerintah terhadap subsidi BBM dan seberapa berpengaruh terhadap fiskal negara itu sudah dihitung. Jadi, tidak mungkin Pemerintah membuat kebijakan dengan maksud yang tidak baik,” katanya.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan itu berkeyakinan bahwa Pemerintah Pusat menaikkan harga BBM sudah melalui kajian. “Pasti dengan para ahli sudah mengkaji terhadap kenaikan BBM. Oleh karena itu, kita percayakan penuh kepada Pemerintah Pusat dalam hal melalukan satu kebijakan, khususnya di BBM, karena ini menyangkut kepentingan negara dalam jangka panjang. Jadi, kita tidak bisa hanya melihat sekarang saja, tapi ke depannya seperti apa,” katanya.

Dia menyebutkan di luar negeri tidak ada yang mensubsidi BBM. “Sekarang ini mungkin kebijakan yang diambil oleh negara, oleh pemerintah, supaya tidak menjadi beban negara yang terlalu besar. Karena ada beberapa pembangunan, terutama mengenai peningkatan kesejahteraan yang harus dijadikan prioritas negara. Jadi, untuk kami di Badung ini sudah memahami hal itu. Mudah-mudahan ini tidak menjadi polemik yang berkepanjangan. Kita sadarlah sebagai warga negara harus taat kepada ketentuan yang diatur Pemerintah,” katanya.

Terhadap demo-demo yang kontra kenaikan harga BBM, politisi dari Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, itu menilai sebagai dinamika saja karena situasi. “Kita jauh lebih, mungkin lebih memahami kita yang ada di Badung, Bali ini, sehingga kita tidak usah ikut-ikutan (demo-red). Di kampus juga tentu para rektor, rektorat harus mampu mengarahkan bahwa kebijakan negara tidak ada yang bermaksud tidak baik,” tandas Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung itu. (bgn003)22090715