Ketua DPRD Anom Gumanti: Fokus tentang Infrastruktur

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengatakan akan bersama-sama pemerintah fokus pada infrastruktur. Hal itu dia sampaikan usai memimpin rapat paripurna DPRD Badung di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Senin (4/8/3035). Rapat paripurna mengagendakan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029, Ranperda tentang Perubahan atas Perda Badung No. 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025.

“Dalam pemandangan umum fraksi sebagian besar memrioritaskan pada infrastruktur. Dari jawaban Bupati pun, saya kira saran timbang dari dewan ini sudah dijawab semua dari fraksi yang ada meliputi Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Gerindra. Mudah-mudahan saja, saya berharap untuk 2026 ini seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Bupati, dua hal masalah kemacetan yang kita punya di daerah selatan dan Kuta Utara bisa terselesaikan. Tetapi ini akan berdampak pula pada yang lain, mungkin setiap tahun kita akan sama-sama dengan Bapak Bupati untuk fokus lagi tentang infrastruktur ini, karena tidak bisa di situ selesai, yang lain pasti akan beralih kemacetannya. Ini yang akan kita pikirkan,” katanya didampingi Wakil Ketua I DPRD AAN Ketut Agus Nadi Putra dan Wakil Ketua III DPRD I Made Sunarta.

Ketika ditanya terkait sampah akibat penutupan TPA Suwung, Anom Gumanti menyatakan sangat merasakan. Makanya, kata dia, di Kecamatan Kuta yang memiliki 2 TPS3R, hanya kapasitasnya kecil untuk desa paling merasakan. “Jadi tidak bisa menampung yang ada di kelurahan lain. Tetapi tadi sudah diberikan opsi bahwa di sebelah kuburan Cina ada lahan yang bisa dimanfaatkan. Saya berharap agar bisa segera itu dimanfaatkan untuk kepentingan sampah ini. Kalau kita melihat instruksi dari atau surat edaran dari Gubernur, dari Kementerian, ini kan tidak bisa juga artinya mengandalkan semata-mata dari pemerintah. Kita akan siap di urusan sampah ini, dari penganggaran, dengan teknologinya, tetapi kita kan tidak ingin seperti kejadian-kejadian terdahulu, jadi supaya teknologi ini betul-betul bisa menyelesaikan masalah,” katanya.

Menurut Anom Gumanti, hanya satu yang baru dilihatnya berhasil atasi sampah, tetapi kapasitasnya kecil, masih tahap di desa, yaitu Desa Kutuh, yang hanya mampu dalam lima ton, sementara Badung menghasilkan 500 ton sampah per hari, memerlukan kapasitas teknologi yang sangat luar biasa. “Tetapi saya yakin akan terpecahkan di TPS3R dan desa adat. Cuma kendala kita satu-satunya adalah lahan. Ini yang sedikit agak memperlambat eksekusi oleh teman-teman OPD. Tetapi apapun itu kita sudah minta sama teman-teman OPD untuk segera menindaklanjuti masalah sampah ini. Tetapi ke depan, kita harus bareng-bareng dengan masyarakat, terutama adalah memilah, mana yang plastik, mana yang Namanya sampah makanan dan lainnya, semuanya itu biar bisa dipilah di rumah. Untuk saat ini, saya kira DKP sudah melaksanakan tugasnya dengan baik,” tandasnya. (bgn003)25080415