Ketua Bapemperda DPRD Badung, Nyoman Satria Terima Kunjungan DPRD Morowali Utara

Mangupura, Baliglobalnews

Rombongan DPRD Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, yang terdiri dari Pimpinan dan Para Ketua Fraksi berjumlah 8 orang, berkunjung ke Sekretariat DPRD Badung, pada Senin (22/11). Diterima oleh Ketua Bapemperda DPRD Badung, I Nyoman Satria didampingi Sekwan Badung, I Gusti Agung Made Wardika, bersama sejumlah staf.

Ketua DPRD Kabupaten Morowali Utara, Megawati Ambo Asa, menyampaikan tujuan kunjungannya ke DPRD Badung ingin melakukan silaturahmi. Selain itu, pihaknya ingin mendalami kiat-kiat Badung dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), kiat mengembangkan sektor pariwisata, serta upaya-upaya untuk mengembangkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). “Kami ingin konsultasi dan ingin tahu kiat-kiat ini sehingga ada ilmu yang bisa diterapkan di wilayah kami,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar morowali utara tersebut, tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada DPRD Badung yang telah menerimanya dengan baik. “Tidak lupa kami menyampaikan terima kasih atas sambutan dan penerimaannya yang sangat baik,” ujarnya sembari mengundang DPRD Badung untuk suatu ketika berkunjung ke daerah hasil pemekaran Kabupaten Morowali Induk tersebut.

Sebelum menjawab sejumlah pertanyaan Ketua DPRD Morowali tersebut, Nyoman Satria mengucapkan terima kasih kepada DPRD Morowali Utara karena telah memilih Badung sebagai objek kunjungan. “Kami mengucapkan terima kasih karena telah memilih Kabupaten Badung,” ujarnya.

Selanjutnya terkait dengan kiat meningkatkan PAD, kata politisi PDI Perjuangan Dapil Mengwi tersebut, pihaknya membuka kran investasi ke wilayah Badung. Selain itu, Badung meniadakan pungutan liar (pungli). “Dengan kenyamanan ini, investor berdatangan ke Badung,” ujarnya.

Dengan masuknya investasi ini, ungkap Nyoman Satria, PAD Badung dari semua sektor masuk. Sebelum Covid melanda, mayoritas PAD Badung yang berjumlah sekitar Rp 5,6 triliun dari APBD Rp 6,6 triliun berasal dari sektor pariwisata. Namun saat ini di saat pandemi covid-19, katanya, PAD Badung hanya dirancang Rp 1,9 triliun dari APBD keseluruhan Rp 2,9 triliun.

Satria menyebutkan pendapatan saat ini lebih banyak dari sektor nonpariwisata seperti bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTD). Saat ini transkasi tanah dan bangunan marak sehingga pendapatan Badung banyak yang berasal dari BPHTB. “Ada salah satu hotel yang kini tengah diperjualbelikan. Jika ini jadi, BPHTB yang masuk mencapai Rp 200 miliar dari penjualan hotel tersebut,” tegasnya.

“Walau saat ini pariwisata internasional telah dibuka untuk 19 negara sejak 14 Oktober lalu, hingga kini belum ada wisatawan mancanegara yang datang ke Bali. Penyebabnya belum adanya penerbangan langsung serta syarat karantina 5 hari yang turun menjadi 3 hari masih menjadi ganjalan,” katanya.

Terkait dengan UMKM, kata dia, Pemkab Badung sangat peduli. Pemkab Badung mendorong UMKM terus berkembang dengan jalan memberikan akses permodalan, memberi pendampingan produksi serta memberikan akses pemasaran.

Untuk permodalan, dalam situasi covid, Pemkab Badung memberikan bantuan modal kepada pelaku UMKM sebesar Rp 2 juta per UMKM. Dengan modal ini, UMKM diharapkan bisa tetap berproduksi.

Sementara untuk akses pemasaran, lanjutnya, Pemkab Badung membuka akses kerajinan untuk dipasarkan kepada fasilitas pariwisata di Badung. Demikian juga dengan UMKM yang bergerak di sektor pangan, hotel dan restoran dipacu untuk menggunakan produksi petani Badung.

Seusai tanya jawab, acara ditutup dengan tukar menukar cenderamata.

(bgn003)21112218