Kepala BKKBN Harapkan Satu Desa Punya Satu Bidan Percepat Penurunan Stunting

Jakarta, Baliglobalnews

Isu stunting di tingkat pusat hingga kabupaten/kota sudah cukup mendapat perhatian tinggi. Namun di tingkat desa untuk perubahan perilaku pelayanan kesehatan terkait pencegahan stunting seperti layanan antenatal care (pemeriksaan kehamilan) atau perawatan bayi baru lahir masih belum terasa gaungnya.

Hal itu diungkapkan  Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, ketika audiensi dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, pada Rabu (1/9) lalu.

Dalam siaran pers BKKBN yang diterima Redaksi Baliglobalnews, Hasto menyampaikan rencana aksi nasional yang akan dilaksanakan untuk percepatan penurunan stunting melalui pendekatan keluarga berisiko, di antaranya melalui penyediaan data keluarga berisiko stunting; pendampingan keluarga berisiko stunting; pendampingan calon pengantin/ calon PUS; surveilans keluarga berisiko stunting dan audit kasus stunting.

“BKKBN ingin menempatkan diri untuk menjadi pendamping keluarga (sebelum hamil/pra nikah, hamil dan masa interval) dengan dukungan dari Penyuluh KB, Kader, PKK kemudian juga kami mengusulkan kepada Bapak Menkes agar Bidan ditiap desa itu harus dan wajib ada. Menurut IBI (Ikatan Bidan Indonesia), masih ada desa yang belum memiliki bidan dalam hal ini adalah bidan pemerintah,” katanya.

Menurut Hasto, upaya pencegahan stunting sudah banyak dilakukan melalui intervensi sensitif (sanitasi, air bersih, kemiskinan, pendidikan) dan spesifik (pranikah, hamil, interval). Namun bisa mempertajam intervensi spesifik, karena jumlah anggaran yang terbatas terlebih lagi karena pandemi ini.

Sementara Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan pada aspek kesehatan, percepatan penurunan stunting dilaksanakan melalui intervensi spesifik yang ditujukan kepada kelompok sasaran, yakni remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Intervensi tersebut, menurut Menkes, fokus pada penguatan pelayanan kesehatan dan gizi, serta dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang di semua level pelayanan, mulai dari posyandu hingga rumah sakit.

“Berbagai upaya penguatan, seperti peningkatan kualitas program, penguatan edukasi kesehatan dan gizi, penguatan manajemen intervensi di puskesmas dan posyandu yang dilakukan secara komprehensif dalam sistem surveilans yang berkelanjutan,” katanya.

Terkait dengan pemenuhan satu desa satu bidan, Budi Gunadi menyampaikan bahwa pihaknya akan segera membahasnya untuk menyiapkan Peraturan Menteri Kesehatan sekaligus juga petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk bisa dilaksanakan di Kabupaten dan Kota.

Hadir dalam audiensi tersebut dari BKKBN, Sekretaris Utama Tavip Agus Rayanto dan Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Eni Gustina. Sementara dari Kementerian Kesehatan hadir Sekretaris Jenderal Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Plt. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kartini Rustandi. (bgn003)21090319