Kelian Tempekan Minta Kesetaraan dengan Kelian Adat, Parwata Janji Perjuangkan Sampai Selesai

Badung, Baliglobalnews

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, menerima belasan kelian tempekan dari Desa Dalung dan Kerobokan Kaja pada Kamis (18/3). Mereka curhat dan mohon kesetaraan dengan kelian adat. Dalam menyampaikan aspirasi tersebut, mereka didampingi Perbekel Desa Dalung, Putu Gede Arif Wiratya dan sejumlah kelian dinas.

Perbekel Dalung, Arif Wiratya, menyatakan dirinya mengantar para kelian tempekan se-Desa Dalung dan Kerobokan Kaja untuk menyampaikan aspirasi agar mendapatkan kesetaraan dengan kelian adat. ”Kami di Dalung ada 7 kelian tempekan dan di Kerobokan Kaja ada 12 kelian tempekan. Mereka mengharapkan ada perhatian dari pemerintah,” katanya.

Hal senada disampaikan Kelian Dinas Bhineka Nusa Kangin, Dalung, Wayan Sarma. Dia menyebutkan aspirasi tersebut murni dari Kelian Tempekan agar diperjuangkan terkait nafkah dan bisa disetarakan dengan kelian adat. ”Tupoksi mereka (kelian tempekan) sangat berat, mempertahankan adat dan budaya demi ajegnya Bali. Setiap hajatan budaya, adat dan agama, kelian tempekan selalu berada di depan,” katanya.

Dia menyerahkan aspirasi tersebut kepada Ketua DPRD untuk memperjuangkan kepada pemerintah. ”Ini tonggak perjuangan bersama kelian tempekan bisa disetarakan dengan kelian banjar  adat. Paling tidak ada penghargaan,” katanya.

Sarma juga mengaku tidak memiliki dana operasional untuk melaksanakan tugas-tugas kemasyarakatan. ”Operasional kita tanggung sendiri. Bahkan masyarakat sampai urunan agar bisa melaksanakan kegiatan,” tandasnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Putu Parwata mengakui tugas kelian tempekan sangat berat. ”Sangat wajar mereka mendapatkan penghargaan. Kalau di kelian dinas namanya kelian adat, kalau di perumahan atau kaling namanya kelian tempekan. Tugas kelian tempekan sama dengan kelian adat. Jadi sangat pantas mendapatkan kesetaraan seperti yang diterima kelian adat,” katanya.

Menurut Parwata, secara de facto kelian tempekan sudah menjalankan tugas, tapi secara de yure belum mendapatkan nafkah dan insentif.

Parwata menyatakan segera membuat rekomendasi untuk disampaikan kepada Bupati agar ditindaklanjuti. ”Harus diperjuangkan, pemerintah harus menyetarakan hak-hak untuk kelian tempekan. Kita akan perjuangkan sampai selesai,” pungkasnya. (bgn003)21031826