Kawal Skema Baru Pengelolaan Tanah Lot, Pansus VIII DPRD Tabanan Tekankan Pentingnya Sosialisasi kepada Masyarakat Lokal
Tabanan, Baliglobalnews
Pola pengelolaan Daya Tarik Wisata (DTW) Tanah Lot dipastikan memasuki babak baru. Dalam Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) VIII DPRD Tabanan bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Gedung DPRD Tabanan pada Kamis (29/1/2026), disepakati skema penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sanjayaning Singasana (SS) sebagai pengelola baru aset andalan Kabupaten Tabanan tersebut.
Kesepakatan ini diambil dalam rangka pembahasan lanjutan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan dengan pihak ketiga, yakni Desa Adat Beraban. Hal ini dilakukan mengingat masa perjanjian kerja sama pengelolaan DTW Tanah Lot akan berakhir pada 17 November mendatang.
Ketua Pansus VIII DPRD Tabanan I Putu Eka Nurcahyadi menegaskan bahwa skema penugasan ke Perumda dinilai paling rasional dan memiliki landasan hukum yang kuat. Namun, ia memberikan catatan tegas agar pengelolaan tidak dijalankan secara umum oleh induk Perumda, melainkan melalui unit usaha khusus atau anak perusahaan yang akan diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup). “Kami akan memastikan bahwa dalam pengelolaan di bawah Perumda ini, yang dibentuk adalah unit bisnis. Unit usaha ini tentunya harus punya pembukuan sendiri dan manajer bisnis yang profesional, tidak tercampur dengan induknya,” ujarnya.
Terkait mundurnya Direktur Utama Perumda saat ini, Eka Nurcahyadi justru melihat hal tersebut sebagai momentum bagi pemerintah untuk merekrut sumber daya manusia (SDM) yang lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan pariwisata.
Pihaknya juga mengingatkan agar PKS yang baru nanti tetap mempertimbangkan PKS sebelumnya dan mengakomodir aspirasi Desa Adat Beraban serta Pengempon Pura. “Harapan kami tidak akan ada conflict of interest atau benturan kepentingan semua pihak, baik Pemkab, Desa Adat, dan Pengempon, harus duduk bersama agar pengelolaan ini berjalan nyaman dan selesai dengan baik,” katanya.
Pansus VIII juga menaruh perhatian serius pada stabilitas sosial. Anggota Pansus VIII, I Wayan Lara, memberikan catatan khusus agar implementasi skema ini tidak merugikan masyarakat sekitar, terutama para staf yang telah mengabdi lama. “Sepanjang yang disampaikan, kami memegang komitmen bahwa tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi staf yang ada saat ini dan pendapatan para pihak tidak boleh dikurangi. Perubahan ini tidak boleh merugikan masyarakat,” katanya.
Lara juga mengingatkan pemerintah agar tidak “bermain sendiri” dalam menyusun skema ini. Koordinasi dan mediasi dengan pihak Desa Adat Beraban serta Pengempon Pura harus menjadi prioritas utama agar skema yang dinilai final oleh pemerintah dapat diterima dengan baik oleh warga lokal. “Jangan sampai ketika disodorkan ke Desa Adat Beraban, mereka merasa tidak cocok karena tidak dilibatkan sejak awal kajian. Pemerintah harus menjelaskan secara persuasif bahwa perubahan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi semua pihak, bukan untuk mengambil alih sepihak,” katanya.
Sementara Asisten II Setda Tabanan, I Gusti Agung Rai Dwipayana, mengatakan bahwa pihak eksekutif telah merampungkan kajian komprehensif yang mencakup aspek hukum, sosial, hingga ekonomi. Hasil kajian ini menjadi landasan utama bagi pemerintah untuk menyerahkan pengelolaan kepada Perumda Jayaning Singasana. “Kajian hukum menjadi hal yang paling krusial untuk mengamankan legalitas aset. Kami sudah sepakat penugasan ini diberikan kepada Perumda SS, dan skema pembiayaan serta hitungan bisnisnya pun sudah dipaparkan di hadapan Pansus,” ujarnya.
Terkait potensi pro dan kontra di masyarakat, dia menyatakan berencana melakukan sosialisasi secara bertahap, dimulai dengan pengumpulan data masyarakat hingga sosialisasi teknis pasca-terbitnya Peraturan Bupati (Perbup). “Kami ingin pendekatan kekeluargaan agar program ini diterima dengan baik dan legalitasnya aman,” pungkasnya. (bgn020) 26012912