Jelang Perhelatan G20, BI Bali Dorong UMKM Tingkatkan Kualitas

Denpasar, Baliglobalnews

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, mengingatkan seluruh pelaku UMKM binaan terus meningkatkan kapasitas dan kualitas produk yang dipasarkan sehingga dapat menangkap peluang emas ini. Hal itu seiring dengan pembukaan penerbangan internasional dan pelaksanaan beragam acara internasional menjelang G20 yang akan berlangsung pada 2022 di Bali.

“Harapannya produk lokal Bali dapat menjadi tuan rumah di wilayah Bali,” ucap Trisno usai acara penyerahan bantuan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) penanganan Covid-19 berupa paket sembako dan melaksanakan edukasi Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah kepada pelaku UMKM, kelompok UMKM, Mitra UMKM, dan desa binaan Bank Indonesia.

Trisno menyebutkan pandemi Covid-19 menimbulkan urgensi untuk pengembangan UMKM 4. dimana program onboarding UMKM dilakukan sebagai upaya peningkatan kapasitas UMKM menuju era digital. Mulai dari identifikasi UMKM potensial, peningkatan kapasitas UMKM melalui edukasi online, pelaksanaan onboarding UMKM melalui platform e-commerce/media sosial yang tepat dan penggunaan QRIS, hingga akhirnya melakukan penjualan dengan menghubungkan e-commerce dan digital payment.

Bank Indonesia, kata dia, juga turut melakukan pengembangan UMKM untuk mendukung pencapaian tugas Bank Indonesia. Untuk pengendalian inflasi, Bank Indonesia mengembangkan klaster ketahanan pangan.

“Untuk perbaikan CAD/ekspor, Bank Indonesia mengembangkan klaster produk unggulan ekspor dan klaster pendukung pariwisata. Selain itu, Bank Indonesia juga mengembangkan klaster produk unggulan daerah sebagai bagian dari local economic development,” ucapnya.

Untuk, total bantuan yang diserahkan  1.576 paket sembako kepada 38 UMKM. Trisno Nugroho selaku Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menyatakan bahwa salah satu tugas utama Bank Indonesia adalah merencanakan, mencetak, mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, dan menarik, serta memusnahkan uang rupiah.

“Tujuannya untuk memastikan bahwa uang yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam kondisi layak edar dengan jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan. Sejalan dengan mandat UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Rupiah merupakan simbol kedaulatan negara sehingga semua transaksi di wilayah NKRI wajib menggunakan Rupiah,” ucapnya.

(bgn008)21102515