Jabarkan Sistem Perekonomian Adat Bali, Ny. Koster Harapkan Peran Aktif Krama Bali

Denpasar, Baliglobalnews

Sistem Perekonomian Adat Bali (SPAB) merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat desa adat dari aspek perekonomian, sehingga memungkinkan penguatan desa adat pada aspek-aspek lainnya dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga sistem perekonomian adat Bali sebagai bagian dari sistem (tata) Pemerintahan Adat Bali diharapkan mampu menjadi sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis komunitas adat Bali (Collective Communal Economy) sebagai perwujudan nyata dari Tri Sakti Bung Karno di bidang ekonomi (berdaulat, mandiri dan berkepribadian).

Hal itu disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny. Koster dalam Dialog Interaktif dengan tema ’44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru’ dengan sub tema ”Perekonomian Adat Bali” di Denpasar pada Selasa (27/6/2023).

Ny. Koster menyampaikan sistem perekonomian adat Bali juga merupakan bagian dari ekonomi kerthi Bali dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan krama Bali pada khususnya dan masyarakat Bali pada umumnya. Keberhasilan sistem perekonomian adat Bali dalam mewujudkan visi dan misinya membutuhkan dukungan yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak terutama prajuru desa adat, krama desa adat secara keseluruhan dan Pemerintah Daerah Provinsi Bali maupun pemerintah daeran kabupaten/kota di seluruh Bali, dimana sistem perekonomian adat Bali diharapkan mampu berkedudukan sebagai solusi yang terstruktur, sistematis dan komprehensif.

SPAB melalui misinya menciptakan manfaat kolektif untuk memenuhi kebutuhan lahir-batin (sekala-niskala), individual dan kolektif, diharapkan mampu menjadi potensi dan peluang yang bagus melalui pengelolaan usaha secara kolektif atas potensi dan peluang ekonomi di desa adat (pancakreta dan panca yadnya).

Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan dapat berhasil dengan efektif apabila di satu pihak ada fasilitas, kemudahan-kemudahan dan sistem pelayanan yang disediakan pemerintah, dan di lain pihak ada partisipasi atau peranserta aktif seluruh masyarakat. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peranan yang besar dalam proses pembangunan, karena kondisi suatu keluarga dapat dijadikan sebagai tolok ukur terhadap kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Untuk dapat membina keluarga secara langsung dan menjangkau sasaran sebanyak mungkin, dibentuk Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang mekanisme gerakannya dikelola dan dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK di setiap jenjang. Gerakan PKK pada hakekatnya merupakan gerakan masyarakat yang tumbuh dari bawah, dengan prinsip kerja partisipatif. Melalui Gerakan PKK ini pula peranserta aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan ikut digalang dan ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat lebih merata dan berkualitas dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, maupun dalam menikmati hasil pembangunan itu sendiri.

Ny. Koster juga menegaskan agar masyarakat Bali turut aktif berperan serta dalam mengambil bagian untuk memanfaatkan peluang dan potensi yang sudah disiapkan, dimana aturan yang sudah dibuat oleh Gubernur Bali agar di mobil bagian juga. (bgn003)23062810