Italia bergabung dengan Prancis untuk serukan reformasi di Lebanon
Internasional, Baliglobalnews
Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte menegaskan bahwa ini adalah saat bagi Lebanon untuk membangun kembali kepercayaan antara rakyat dan pemerintah, menandai Italia bergabung dengan Prancis dalam menyerukan reformasi di Lebanon.
Conte mengunjungi ibu kota Lebanon, Beirut, sepekan setelah kunjungan serupa dilakukan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron–yang memimpin upaya internasional mendorong perubahan Lebanon mengatasi krisis ekonomi akibat korupsi dan salah kelola pemerintahan.
“Ini adalah waktu untuk melihat ke depan dan membangun kepercayaan antara rakyat dan pemerintahan, serta untuk membuka lembaran baru dalam sejarah Lebanon,” kata Conte usai bertemu Presiden Lebanon Michel Aoun.
Conte menambahkan bahwa Italia dan Uni Eropa siap untuk membantu Lebanon, khususnya pada masa setelah terjadi ledakan masif di pelabuhan Beirut pada awal Agustus lalu.
Sementara itu, Macron, dalam kunjungannya pekan lalu, menyebut bahwa politisi Lebanon telah berjanji untuk menyetujui kabinet baru di bawah calon Perdana Menteri Mustapha Adib dalam waktu pekan, yakni hingga pertengahan September.
Adib harus mempunyai kabinet per pekan depan, jika sesuai dengan yang diharapkan. Tidak seperti upaya membentuk pemerintahan sebelumnya, kali ini terjadi sedikit diskusi di publik mengenai nama kandidat menteri dan tawar-menawar partai politik agar bisa mendapat posisi.
Media nasional Lebanon dan sejumlah sumber politisi menyebut bahwa Adib telah mengajukan formasi kabinet beranggotakan 14 menteri–lebih ramping dari biasanya, yang terdiri dari 24 jabatan. Adib sendiri belum memberikan pernyataan resmi akan hal ini.
Peralihan pemerintahan baru adalah langkah pertama pada daftar sejumlah permintaan yang disusun dalam peta jalan perpolitikan oleh Prancis, yang akan membuka jalan bagi Lebanon untuk mendapat kucuran dana bantuan miliaran dolan AS.
Bantuan tersebut pertama kali ditawarkan dalam konferensi internasional pada 2018, namun belum pernah diberikan karena pemerintahan Lebanon terdahulu tidak berjanji untuk melakukan reformasi sistem.(bgn/123)20090828