Ikuti Maklumat UU Pemilu, Sekda Dewa Made Indra Ajak Jajarannya Simak Sosialisasi dari Bawaslu Provinsi Bali Terkait Netralitas ASN dan Non-ASN

Denpasar, Baliglobalnews

Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, bersama seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan jajarannya mengikuti sosialisasi netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dari Ketua Bawaslu Provinsi Bali, secara daring serta disiarkan secara live streaming, Selasa (14/11/2023).

Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Putu Agus Tirta Suguna, menyampaikan pelaksanaan pemilu merupakan satu kewajiban yang harus dipatuhi karena telah diatur undang-undang. “Netralitas bagi ASN dan non-ASN untuk tidak turut dalam politik praktis seyogyanya telah diatur oleh undang-undang, yakni UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Keputusan Bersama Menpan RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu RI tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan,” katanya.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi netralitas ASN dan non-ASN dalam pemilu, kata dia, di antaranya faktor Budaya paternalistik birokrasi, kekerabatan, ASN dan non- ASN yang kurang memahami regulasi dan intervensi politik.

“Di tengah-tengah tahapan pemilu yang sedang berlangsung ini, saya berharap kepada semua jajaran ASN dan non- ASN untuk tetap menjaga netralitas diri, tetap menjaga dan menahan diri untuk terlibat pada kegiatan politik praktis. Salah satu contoh bagaimana Bapak/Ibu nanti bisa turut bersosialisasi atau bertemu dengan pasangan calon untuk tidak menunjuk atau menggunakan jari yang dipermainkan berkaitan paslon tersebut,” ujarnya.

Sekda Dewa Made Indra juga menyampaikan pentingnya sosialisasi terkait netralitas pada pemilu kepada seluruh ASN dan non-ASN yang bekerja di Pemerintah Provinsi Bali, karena ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait pemilu sangat ketat. Mengingat konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan akibat adanya pelanggaran netralitas ASN dan Non ASN.

“Khusus Tenaga Kontrak di lingkup Pemprov Bali, terdapat kebijakan tersendiri juga yang mengatur terkait netralitas dalam Pemilu, yakni SE Menpan RB Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Jadi kawan-kawan, adik-adik yang statusnya tenaga kontrak masuk dalam ketentuan ini juga harus netral, jadi tidak boleh ikut dalam kegiatan- kegiatan politik praktis,” katanya.

Terkait SE Keputusan Bersama Menpan RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN dan Ketua Bawaslu RI,  Sekda Dewa Made Indra merinci bahwa kebijakan tersebutkan memberikan mandat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Kepala Daerah, bersama Pejabat Yang Berwenang dalam hal ini Sekretaris Daerah sendiri, untuk melaksanakan 4 hal penting yakni melaksanakan sosialisasi terkait netralitas ASN dan non-ASN; melaksanakan ikrar tentang netralitas;  penandatanganan pakta integritas; serta membuat sistem informasi tentang pelanggaran netralitas.

“Risiko yang akan dihadapi apabila melakukan pelanggaran netralitas di era sekarang ini konsekuensi hukumannya sangat berat. Mulai hukuman-hukuman yang bersifat administratif, sampai hukuman pidana. Jadi jangan anggap remeh, bukan sekedar teguran lisan, teguran tertulis, penurunan pangkat, bukan. Bawaslu bisa membawa anda yang melanggar ini ke ranah pidana, artinya penjara. Tentu saya selaku orang tua, sebagai pimpinan, tidak ingin ‘anak-anak’ saya, jajaran saya yang dibawa ke sana. Apa yang saya laksanakan sekarang ini untuk mengayomi, agar jangan sampai ada yang salah langkah. Apabila ada yang sampai melanggar, berarti ini adalah kegagalan saya selaku orang tua, kegagalan saya selaku pemimpin,” pungkasnya. (bgn003)23111414