Gubernur Wayan Koster Mohon RUU Provinsi Bali Segera Dapat Disahkan untuk Kemajuan Bali
Jakarta, Baliglobalnews
Gubernur Bali, Wayan Koster, menghadiri Rapat DPR RI Masa
Persidangan IV Tahun Sidang 2022 – 2023 dengan Panja RUU
tentang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah, Provinsi Maluku, dan Provinsi Bali di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (27/3/2023).
Rapat dengan Panja RUU tentang Provinsi Bali ini dipimpin oleh Ketua
Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Wakil Ketua Komisi II
DPR RI, Junimart Girsang, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustofa, Anggota Komisi II DPR RI Dapil Bali, Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra, IGN Kesuma Kelakan, Nyoman Parta, I Ketut Kariyasa Adnyana, dan dihadiri oleh Anggota Komisi II DPR RI lainnya secara daring dan luring.
Gubernur Wayan Koster memaparkan, Rancangan Undang-undang tentang Provinsi Bali yang diajukan kepada Komisi II DPR RI pada Tahun 2020, dan kemudian disempurnakan serta disusun kembali oleh Komisi II DPR RI, bahwa kami sangat memerlukan agar alas hukum Undang-undang Nomor 4 Tahun 1958 yang berdasarkan UUDS 1950 dan bentuk negara RIS itu segera bisa diganti sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kami sudah mencermati baik draft naskah akademik dan juga batang
tubuh Rancangan Undang-undang tentang Provinsi Bali yang disusun
oleh Komisi II DPR RI, sudah mengakomodasi usulan yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Bali, bahkan materi yang diatur sudah sangat komprehensif dan memadai. Kami juga melihat bahwa secara normatif semua ketentuan yang diatur dalam materi Rancangan Undang-undang tentang Provinsi Bali sesungguhnya sangat moderat, semuanya wajar, tidak menuntut kekhususan, netral serta tidak membebani Pemerintah Pusat, sehingga tidak perlu ada sesuatu yang harus dikhawatirkan,” katanya.
Gubernur Koster menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi II DPR RI untuk membahas bersama Pemerintah guna mencapai kesepakatan. “Kami akan menerima hasil terbaik yang disepakati antara Komisi II DPR RI bersama Pemerintah untuk kemajuan Bali ke depan. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepada Komisi II DPR RI untuk membahas kembali, serta kami mohon agar Rancangan Undang-ndang tentang Provinsi Bali ini segera dapat disahkan untuk mengisi kekosongan hukum, mengingat Undang-undang Nomor 4 Tahun 1958 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” kata Koster seraya menyerahkan usulan Rancangan Undang-undang Provinsi Bali kepada Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, yang disambut tepuk tangan hadirin.
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyatakan
bahwa Komisi II DPR RI sedang membahas 8 Rancangan Undang-undang Provinsi, dimana 5 Provinsi di antaranya hadir langsung dilokasi, serta 3 provinsi lainnya yakni Jawa Tengah, Sumatera Selatan dan Jawa Barat mengikuti secara daring. Kedelapan Rancangan Undang-undang tersebut merupakan bagian dari 20 Undang-undang dan 271 kabupaten/kota. “Jadi kami
membuat kira-kira dua tahun yang lalu dan mendiskusikan, kemudian
menemukan ternyata kita di Indonesia ini tercatat ada 20 provinsi dan 271 kabupaten/kota itu memang perlu dirapikan. Apa yang dirapikan, sebagian besar dari 20 provinsi dan 271 kabupaten/kota tersebut alas hukum pembentukannya belum berdasarkan Undang-undang Dasar
1945, namun masih menggunakan Undang-undang Republik Indonesia
Serikat (RIS). Sehingga saat kami berkonsultasi dan berdiskusi dengan beberapa ahli hukum tata negara, bahwa dunia semakin lama semakin mengglobal yang tentu dimungkinkan adanya hubungan kerjasama secara langsung antara provinsi dengan provinsi lain di luar negeri atau negara lain. Nah supaya standing posisinya jelas, kalau terjadi macam-macam, maka kita harus selesaikan dan semua berdirinya harus berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945,” tegasnya.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, H. Aminurokhman, memberikan apresiasi atas kehadiran Gubernur Bali di Komisi II DPR RI. “Apa yang disampaikan dari Gubernur akan kami bahas lebih detail terkait Rancangan Undang-undang tersebut,” ujarnya.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus menyatakan
apa yang dipaparkan terkait Rancangan Undang-undang tentang
Provinsi Bali salah satunya kepada kami sudah jelas, dan menambah
kemudahan bagi kami dalam menyelesaikan, menuntaskan, dan
menetapkan Rancangan Undang-undang yang akan ditetapkan menjadi undang-undang. “Dari apa yang disampaikan, sudah sangat
santun dan luar biasa masukan hingga sarannya,” kata Guspardi Gaus.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rifqinizamy
Karsayuda, mengapresiasi atas kehadiran Gubernur Bali di Komisi
II DPR RI dengan suatu kesepahaman yang sama. “Secara prinsip dasar kita melakukan perubahan terhadap Rancangan Undang-undang Provinsi di seluruh Indonesia yang dulu dasar hukumnya adalah Undang-undang Dasar RIS menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kita tentu melakukan mitigasi secara yuridis. Atas hal itulah, kami berterima kasih atas masukan yang disampaikan,” tandasnya. (bgn003)23032809
