Gubernur Minta OPD tak Hanya Fokus Pada Penanganan Covid-19

Denpasar, Baliglobalnews

Pandemi Covid-19 yang menjadi persoalan global dalam beberapa bulan terakhir mengharuskan Pemerintah Pusat dan daerah mengerahkansegala daya, upaya dan sumber daya untuk menangani penyakit yang hingga kini belum ditemukan obat dan vaksinnya. Pemerintah melakukan refokusing anggaran untuk mengoptimalkan penanganan Covid-19 dan juga berbagai dampak yang ditimbulkannya.

Penekanan itu diutarakan Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam pengarahan kepada pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan jajaran pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Bali, pada Selasa (14/7). Pengarahan dilakukan dengan dua pola, pimpinan OPD langsung hadir di Gedung Jayasabha, sementara pejabat eselon III dan IV menyimak melalui aplikasi virtual dari kantor masing-masing.

Mengawali arahannya, Gubernur yang didampingi Wagub Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) dan Sekda Dewa Made Indra mengingatkan bahwa APBD Tahun Anggaran 2020 telah melewati petengahan tahun. 

Gubernur mengemukakan refokusing anggaran memaksa pemerintah melakukan rasionalisasi yang menyebabkan sebagian OPD Pemprov Bali tak lagi berkegiatan di sisa waktu tahun anggaran 2020. Mengisi masa jeda, OPD tersebut didorong memberi perhatian pada sejumlah program prioritas dengan melaksanakan kegiatan yang tak membutuhkan anggaran. 

Menurut dia, pandemi Covid-19 telah mengubah total rencana kegiatan dan program yang dirancang tahun ini. ”Kita fokus pada penanganan Covid-19, baik dari aspek kesehatan, ekonomi dan dampak lainnya yang sangat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya. 

Pria kelahiran Desa Sembiran itu menyebut upaya penanganan Covid-19 di Provinsi Bali berjalan dengan baik hingga mendapat apresiasi pusat dan dijadikan percontohan. Dia menyatakan saat ini Bali tengah menjalankan tahap pertama skema tatanan kehidupan era baru yang dimulai dari aktivitas lokal sejak 9 Juli 2020 lalu. ”Tahap berikutnya kita akan mulai 31 Juli dengan membuka sektor pariwisata untuk wisatawan domestik. Lanjut tahap ketiga pada 11 September 2020, seluruh aktivitas akan dibuka, termasuk sektor pariwisata untuk wisatawan mancanegara,” katanya.

Gubernur menyadari upaya penanganan Covid-19 dengan dampaknya yang sangat kompleks telah menyita waktu, pikiran, tenaga dan sumber daya yang dimiliki. Hanya, sejalan dengan upaya penanganan Covid-19 yang masih berlangsung, dia berharap jajaran OPD di lingkungan Pemprov Bali tetap memberi perhatian pada program prioritas yang merupakan penjabaran visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang telah tertuang dalam RPJMD.

Dia mengungkapkan tak semua OPD tekait langsung dengan penanganan Covid-19. ”OPD yang sibuk karena berkaitan langsung dalam penanganan Covid-19 yaitu BPBD, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Disperindag dan beberapa OPD pendukung. Sedangkan sebagian OPD saat ini bisa dikatakan dalam posisi jeda, karena rasionalisasi anggaran,” ucap mantan anggota DPR RI dua periode itu. 

Pada masa jeda, dia mengingatkan agar OPD tak berhenti total tanpa melakukan aktivitas apapun. Memanfaatkan waktu jeda, OPD Pemprov Bali yang tak bersentuhan langsung dengan penanganan Covid-19 diminta melakukan kegiatan yang tak membutuhkan anggaran.

”Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan. Misalnya mempersiapkan dan mematangkan program kerja tahun 2021. Buat panduan dan petunjuk teknisnya hingga tahun depan kita lebih siap, lebih cepat, lebih progresif dan tertata dalam sistem yang lebih baik,” katanya sembari berharap jajaran Pemprov Bali makin mengoptimalkan pemanfaatan IT dalam melakukan terobosan dan inovasi. 

Dia mencontohkan kegiatan tanpa anggaran lainnya yang bisa dilakukan oleh ASN Pemprov Bali adalah aktif mensosialisasikan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang telah teraktualisasikan melalui sejumlah program dan regulasi berupa perda dan pergub. Hingga saat ini, Gubenur telah merampungkan 39 regulasi, baik berupa perda maupun pergub yang tekait dengan program prioritas. ”Laksanakan perda dan pergub itu sepanjang tak membutuhkan anggaran. Salah satunya dengan mensosialisasikan kepada masyarakat, kan punya alat komunikasi. Jadi tak perlu bayar dan semua ASN bisa melakukan. Ajak masyarakat untuk mematuhi dan mengikuti regulasi yang telah dikeluarkan. Selain melalui alat komunikasi, saat pertemuan keluarga dan banjar, sampaikan tentang visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” katanya. (bgn/humas)20071503