Gubernur Koster Instruksikan Perubahan RPJMD 2018-2023 Harus Tepat Sasaran
Denpasar, Baliglobalnews
Gubernur Bali, Wayan Koster, mengapresiasi kerja keras semua pihak dalam mensinkronisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023. Namun di balik apresiasi tersebut, orang nomor satu di Pemprov Bali ini memberikan catatan di dalam mengimplementasikan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali agar lebih tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat.
Hal itu saat Gubernur membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 secara virtual di Jayasabha, Denpasar, Senin (19/7).
Dalam pidatonya, Gubernur menekankan arah pembangunan dalam perubahan RPJMD agar fokus pada pembangunan perekonomian Bali. “Kita berkaca saat ini, dimana Covid-19 menghantam kita semua, sektor pariwisata Bali juga sangat terpukul dan mengakibatkan perekonomian Bali mengalami kontraksi,” katanya.
Untuk itu, Gubernur Koster dengan gagasannya akan berupaya penuh mengarahkan pembangunan perekonomian Bali ke depan tidak cukup hanya bertumpu pada satu sektor. “Kita harus menyeimbangkan semua sektor, yaitu pariwisata, perikanan, pertanian dan Industri untuk menopang perekonomian Bali,” tegasnya yang disambut tepuk tangan hadirin yakni Wakil Gubernur Cok Ace, Anggota DPR/DPD Dapil Bali, Pimpinan DPRD Provinsi Bali, Anggota Forkompinda, Bupati/Walikota, Sekda Dewa Made Indra, beserta seluruh OPD Pemprov Bali dan stakeholder terkait.
Menurut Gubernur, situasi pandemi juga telah menjadi pelajaran dan introspeksi kita bersama di dalam mengelola Bali. Karena itu, Gubernur Bali mengajak semua Bupati/Walikota serta seluruh stakeholder bekerjasama mengelola Bali dengan terintegrasi dan terpola menjadi satu kesatuan yaitu satu pulau, satu pola dan satu tata kelola sesuai dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
“Ini harus menjadi spirit kita bersama dalam mengelola Bali, juga harus linear dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Kabupaten/Kota,” jelasnya seraya mengatakan hal itu sangat penting agar pembangunan di Bali bisa lebih efektif, efisien dan tepat sasaran, serta menghindari pemborosan anggaran di masing-masing pemerintah daerah.
Hadir juga secara virtual Direktur Regional I Kementerian PPN/Bappenas, Uke Mohammad Hussein, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Hari Nur Cahya Murni, dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti. (bgn003)21071921
