Gubernur Apresiasi BPD Bali, Paling Efisien dan Hampir Tanpa Kredit Macet

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menjadi terbaik ketujuh BPD se-Indonesia, karena kinerja keuangan yang baik, efisiensi, dan tanpa kredit macet.

“Kinerja BPD Bali juga tercermin dari tingkat kredit bermasalah yang sangat rendah. Rasio non-performing loan (NPL) net BPD Bali tercatat sekitar 0,02 persen, terendah di antara seluruh bank pembangunan daerah,” kata Gubernur Bali Wayan Koster saat Rapat Paripurna ke-26 DPRD Provinsi Bali, terkait pengesahan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPD Bali, di Denpasar, pada Rabu (21/1/2026).

Kondisi ini, kata dia, menunjukkan kualitas penyaluran kredit yang sangat baik serta kedisiplinan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran. “NPL net-nya paling rendah, berarti peminjam di BPD Bali rata-rata lancar. Proses pinjamannya bagus,” katanya.

Dari sisi efisiensi operasional, kata Koster, BPD Bali kembali mencatatkan kinerja terbaik. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) BPD Bali berada di kisaran 60 persen, jauh lebih rendah dibandingkan BPD lain yang rata-rata berada di atas 80 persen. “Itu lihat, BOPO yang rendah, ini menjadi indikator kuat bahwa bank dikelola secara efisien dan tidak boros,” katanya.

Menurut Koster, capaian tersebut tidak terjadi secara kebetulan. Sejak awal memimpin Bali, Koster mengaku menerapkan kebijakan tegas terhadap tata kelola BPD, termasuk menutup ruang praktik tidak sehat yang selama ini kerap melekat pada bank daerah.

Berdasarkan data aset, Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) berada di posisi teratas dengan aset sekitar Rp181 triliun, disusul Bank Jatim Rp107 triliun, Bank Jateng Rp92 triliun, Bank Jakarta Rp89 triliun, serta Bank Kalimantan Timur dan Utara sekitar Rp51 triliun, Bank Sumut Rp50 triliun dan BPD Bali berada di peringkat ketujuh total aset lebih dari Rp42 triliun. Di bawahnya ada Bank Sumsel-Babel, Bank Papua dan Bank Nagari.

Meski berada di peringkat ketujuh dari sisi aset, Koster menegaskan bahwa kinerja BPD Bali justru menonjol dari sisi laba. Hingga tutup buku 31 Desember, bank kebanggaan masyarakat Bali ini mencatatkan laba bersih sekitar Rp1,1 triliun. Capaian tersebut bahkan melampaui Bank lain yang memiliki aset lebih besar dari BPD Bali. 

Sebagai perbandingan, Bank Jawa Barat dengan aset Rp181 triliun mencatat laba sekitar Rp958 miliar, Bank Jatim sekitar Rp1,2 triliun dan Bank Jateng sekitar Rp1,3 triliun. Namun jika dihitung dari rasio laba terhadap aset atau Return on Asset (ROA), BPD Bali justru mencapai sekitar 3,9 persen, tertinggi di antara seluruh bank pembangunan daerah. Angka ini jauh di atas ROA Bank BJB yang hanya 0,61 persen, Bank Jawa Timur 1,76 persen, Bank Jawa Tengah 1,93 persen, Bank DKI Jakarta 1,06 persen, serta Bank Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimtara) 1,08 persen.

Rasio Return on Equity (ROE) atau perbandingan laba terhadap modal BPD Bali tercatat sangat tinggi, yakni sekitar 26,46 persen. Capaian ini meninggalkan jauh bank-bank daerah lainnya, seperti Bank BJB yang berada di angka 6,7 persen, Bank Jawa Timur 12,3 persen, Bank Jawa Tengah 14,18 persen, Bank DKI Jakarta 6,28 persen, serta Bank Kaltimtara 4,47 persen. “Artinya, dengan aset yang jauh lebih kecil, BPD Bali mampu menghasilkan laba secara jauh lebih efisien dibandingkan bank daerah lain. Ini ukuran paling sederhana untuk melihat kualitas kinerja bank,” katanya.

Koster menegaskan penambahan penyertaan modal bukan sekadar keputusan politik anggaran, melainkan bentuk kepercayaan pemerintah daerah terhadap kinerja BPD Bali yang dinilainya sangat baik.

Dengan disahkannya penambahan penyertaan modal Rp445 miliar, total penyertaan modal Pemerintah Provinsi Bali di BPD Bali hingga akhir 2025 mencapai sekitar Rp839,9 miliar atau hampir Rp840 miliar. “Angka tersebut akan terus meningkat seiring dorongan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menambah penyertaan sesuai kemampuan fiskal masing-masing,” katanya.

Koster menyebutkan penguatan permodalan menjadi kunci untuk mendorong ekspansi pembiayaan, termasuk bagi sektor usaha kecil dan menengah, serta untuk memperkuat fondasi kelembagaan BPD Bali ke depan. Salah satu fokus utama yang akan didorong adalah penguatan sistem teknologi informasi dan digitalisasi layanan perbankan. “Kalau mau naik kelas, IT harus diperkuat. Ini yang membuat kita masih tertinggal dari bank-bank nasional. Tahun 2026 dan 2027 akan kita lakukan perubahan, biar passion BPD Bali sudah beda,” katanya.

Ketua DPD PDIP Bali itu menegaskan dirinya tidak melakukan intervensi dalam pengelolaan harian bank, namun sebagai Pemerintah Provinsi Bali yang merupakan salah satu pemegang saham di BPD. (bgn008)26012122