Godok 10 Ranperda untuk 2027, Bapemperda DPRD Tabanan Dorong Regulasi Pilkel Serentak hingga Perlindungan Petani
Singasana, Baliglobalnews
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Tabanan menggelar rapat kerja bersama perangkat daerah terkait di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan pada Selasa (10/11/2026). Rapat tersebut digelar guna membahas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 sekaligus menuntaskan evaluasi pelaksanaan Propemperda Tahun 2026.
Ketua Bapemperda I Wayan Eddy Nugraha Giri mengatakan bahwa terdapat 10 rancangan peraturan daerah (ranperda) yang diproyeksikan masuk dalam pembahasan Propemperda Tahun 2027.
Dari 10 ranperda yang dirancang untuk tahun 2027, Eddy Nugraha menyatakan ada regulasi yang bersifat sangat mendesak, yakni Ranperda Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak.”Yang urgen adalah penyelenggaraan pemilihan perbekel serentak. Paling tidak, pada bulan Maret atau April 2027 Ranperda ini harus sudah selesai, karena kita akan menyelenggarakan pemilihan perbekel serentak di 25 desa di Kabupaten Tabanan,” ujarnya ketika ditemui seusai pemimpin rapat.
Selain Ranperda Pilkel, Ranperda lain yang disiapkan untuk tahun 2027 mencakup urusan rutin dan amanat perundang-undangan, di antaranya Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2028,Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2026, Perubahan Atas Peraturan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Tabanan, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tabanan Tahun 2028-2045, Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama, Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Bapemperda DPRD Tabanan memberikan atensi khusus pada revisi Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Menurut Eddy Nugraha, regulasi ini penting disinergikan dengan keberadaan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk memberikan kepastian dan jaminan perlindungan bagi para petani lokal. “Tekad dari teman-teman di DPRD dan arahan Bapak Bupati yaitu bagaimana kita bisa memberikan perlindungan nyata kepada petani. Bentuknya bisa berupa kebijakan bantuan hingga skema pembebasan atau keringanan pajak. Ini menjadi prioritas penting kita,” katanya.
Mengenai evaluasi Propemperda Tahun 2026, Eddy Nugraha mengungkapkan dari 9 Ranperda yang ditargetkan, terdapat 2 Ranperda yang masih tertunggak dan belum rampung, yakni Ranperda Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tabanan. “Dua Ranperda tersebut belum selesai bukan karena kendala di dewan, melainkan akibat ketidaksiapan naskah dan dokumen pendukung dari organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait. Oleh karena itu, kita luncurkan dan dorong penyelesaiannya pada agenda tahun 2027,” pungkasnya. (*/bgn020)26111106
