Galakkan Program Desa Antikorupsi, KPK Pilih Badung sebagai Pilot Projek di Bali
Mangupura, Baliglobalnews
Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, menerima audiensi Tim KPK Pusat yang dipimpin oleh Rino Haruno bersama Herlina Jeane Aldian dan Friesmount Wongso dari Direktorat Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat, terkait pelaksanaan program percontohan desa antikorupsi di wilayah Kabupaten Badung, di Puspem Badung pada Selasa (8/3).
Bupati Giri Prasta mengucapkan terima kasih kepada Tim KPK Pusat karena telah memilih Kabupaten Badung sebagai pilot projek program desa antikorupsi untuk wilayah Provinsi Bali. “Kami pemerintah dan masyarakat Kabupaten Badung merasa bangga dan menyambut baik program dari KPK terkait desa antikorupsi. Karena sejak awal kami selalu mendukung program KPK seperti Kopsurgah begitu juga dengan LHKPN melalui Inspektorat Kabupaten Badung,” ujarnya.
Giri Prasta menyatakan berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo dan Kementerian Desa, saat ini Kabupaten Badung juga telah menjalankan kebijakan desa presisi, sehingga desa dituntut untuk memiliki data dengan tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya.”Kami juga berikhtiar mewujudkan desa digital. Untuk itu, kami sudah membangun infrastruktur digital di 46 desa dan 16 kelurahan yang ada di Badung berupa jaringan fiber optic menggunakan APBD Badung.
Untuk itu, kami mendukung penuh program KPK dalam membangun budaya antikorupsi dari semua lini dan dengan terbentuknya sistem digital ini kami berharap sekali peran serta masyarakat dalam budaya antikorupsi bisa diakses secara langsung. Untuk itu, kepada Tim KPK kami selalu memohon arahan bimbingannya dan kami Badung satu kata, kami siap untuk dibina,” katanya.
Sementara Kepala Satuan Tugas Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK Pusat, Rino Haruno, menyampaikan program desa antikorupsi di latar belakangi pencermatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas tingginya dugaan penyimpangan dana desa dalam beberapa tahun terakhir di seluruh indonesia. “Atas masukan dari pihak yang kompeten, kami KPK memilih Kabupaten Badung sebagai pilot projek desa antikorupsi di Provinsi Bali karena dinilai sudah mempraktikkan secara nyata tata kelola pemerintahan yang bersih dan melibatkan partisipasi masyarakat.
Total ada lima komponen dan 18 indikator penilaian dari komisi antirasuah. Komponennya meliputi penguatan tata laksana pemerintahan, pengawasan, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal yang mendukung budaya antikorupsi. Dan kami akan turun memberikan bimbingan teknis di 3 desa yaitu Desa Kutuh, Desa Dalung dan Desa Blahkiuh,” katanya seraya mengharapkan pelaksanaan program desa antikorupsi bisa mengajak semua para aparatur dan masyarakat desa terlibat aktif dalam pencegahan dan penegakan hukum tindak kejahatan korupsi.
Turut hadir Sekda I Wayan Adi Arnawa, Inspektur Luh Suryaniti, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Komang Budi Argawa. (bgn003)22030802
