Fraksi PDI Perjuangan Dukung Langkah Bupati Giri Prasta Tertibkan Tower Tak Berizin

Mangupura, Baliglobalnews

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung mendukung penuh langkah Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dalam upaya penegakan hukum. Satu di antaranya penertiban tower telekomunikasi tak berizin. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, I Gusti Anom Gumanti didampingi Sekretaris Fraksi I Made Ponda Wirawan di Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Kamis (6/4/2023)

Anom Gumanti juga mendukung langkah Bareskrim Mabes Polri yang turun ke Badung untuk menyelidiki dan menindak tower tak berizin.

Dia menyatakan sangat pendukung langkah-langkah Bupati Giri Prasta dalam menyikapi penyelidikan tower tak berizin, yang berujung pemasangan police line sejumlah kantor perangkat daerah. “Sikap Bupati sudah sangat jelas, mendukung upaya penyelidikan yang dilakukan Bareskrim. Itu membuktikan bahwa pemerintah taat akan azas hukum, dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya,” katanya.

Menurut politisi asal Kuta itu, pemasangan police line oleh Bareskrim adalah SOP (standar operasi prosedur) dari penegak hukum dalam upaya mencari dan mengamankan data. “Jangan dinilai terlalu berlebihan. Azas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung menyatakan dukungan dan berterima kasih kepada jajaran Bareskrim Mabes Polri yang telah membantu dalam proses penertiban tower telekomunikasi, khususnya yang tidak berizin,” katanya.

Anom Gumanti mendorong Tim Yustisi sesegera mungkin melakukan eksekusi terhadap tower yang tak berizin, seperti penegasan Bupati Giri Prasta. Perda 18 Tahun 2018 tentang Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu, kata dia, menjadi dasar hukum dalam melakukan tindakan penertiban tower telekomunikasi yang tidak berizin. “Semakin cepat tindakan akan semakin baik,” ujarnya.

Ke depannya, Anom Gumanti mengingatkan perangkat daerah terkait agar lebih meningkatkan pengawasan, sehingga pelanggaran-pelanggaran hukum dapat diminimalkan. (bgn003)23040610