Evaluasi Gubernur Turun, Bangar DPRD dan TPAD Badung Tetapkan APBD 2021 Rp 3,8 T

Badung, Baliglobalnews

Badan Anggaran (Bangar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat kerja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Badung menggelar rapat kerja di Ruang Gosana Madya, Kamis (3/12).

Rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, tersebut membahas hasil evaluasi RAPBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2021 TAPD oleh Gubernur Bali.

Pjs Bupati Badung, Ketut Lihadnyana, mengatakan hasil evaluasi ranperda DPRD dibahas lagi oleh Bangar untuk mendapat perhatian lebih lanjut oleh DPRD. ”Pada prinsipnya, kita patut apresiasi kinerja DPRD Badung yang dengan cepat dan tepat membahas ranperda. Kabupaten Badung yang pertama evaluasinya turun. Yang unik, yang bikin kita yang bahas kita, dan satu hari selesai, Format dan pola perencanaan sudah sesuai, maka tidak begitu banyak yang dievaluasi provinsi, karena memang pada saat menyusun (RAPBD, net), asumsi-asumsi yang kita gunakan khususnya pada data kita menentukan pendapatan sudah kita lakukan dari berbagai kajian, baik itu kajian internal maupun eksternal,” kata Lihadnyana yang juga TAPD Provinsi Bali.

Dia menyebutkan pada saat menyusun APBD, yang menjadi perhatian pertama adalah pendapatan Kabupaten Badung. ”Setelah itu baru kita ngomongin belanja, sehingga menjadi balance,” katanya.

Kepala BKD Provinsi Bali itu merinci pendapatan Rp 3,8 triliun yang dipasang pada APBD tahun 2021 itu sumbernya dari dana transfer sudah hampir Rp 1 triliun. ”Setelah itu kemampuan kita pada pandemi ini Rp 2,2 triliun. Sehingga, 2,2 triliun ditambah 1 triliun kan menjadi 3,2 triliun. Jadi, ada defisit 600 miliar,” katanya seraya menambahkan defisit tersebut akan ditutup dari piutang pajak Rp 658 miliar.

Lihadnyana optimis APBD akan tercapai, karena meyakini pada tahun 2021 kecenderungan hunian hotel akan meningkat. Untuk hunian bulan Desember saja, kata dia, sudah mulai penuh. 

”Kita harapkan dari asumsi dan fenomena semacam itu, di 2021 astungkara pendapatan asli dari pajak hotel dan restoran melebihi dari apa yang kita pasang ini,” katanya. 

Ketua DPRD Kabupaten Badung, Putu Parwata, sangat mengapresiasi kinerja Pjs. Bupati Badung, Ketut Lihadnyana. Pasalnya, penyusunan RAPBD hingga turunnya hasil evaluasi dari Gubernur sangat cepat, tepat dan tentu mengikuti koridor dan aturan yang berlaku.

”Karena semua sudah mengacu pada ketentuan yang ada, baik itu Permendagri 90 maupun PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, semua sudah sesuai dengan norma-norma dan skala prioritas daripada pembangunan Badung ke depan sesuai dengan RPJMD dan sudah dijabarkan dalam KUA PPAS,” katanya. (bgn003)20120324