DPRD dan TAPD Tabanan Bahas KUA-PPAS 2025, Soroti Defisit akibat Penurunan Dana Pusat

Tabanan, Baliglobalnews 

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tabanan menggelar rapat kerja dengan agenda membahas perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2025 di Gedung DPRD Tabanan pada Selasa (19/8/2025).

Dalam rancangan KUA-PPAS Perubahan Tahun 2025, pendapatan asli daerah (PAD) dirancang Rp754 miliar lebih, meningkat Rp14 miliar atau sekitar 1,96 persen dari APBD Induk Rp739 miliar lebih. Namun, peningkatan ini dibarengi dengan penurunan pendapatan transfer yang cukup signifikan. “PAD mengalami peningkatan, pendapatan transfer di tahun 2025 ini justru mengalami penurunan sebesar Rp42,5 miliar, atau 2,8 persen dari APBD Induk,” ujar Ketua TAPD yang juga Sekda Tabanan I Gede Susila.

Dia menyampaikan penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 493 tahun 2024 terkait perubahan alokasi dana alokasi khusus (DAK) non-fisik dan dana insentif fiskal. 

Dengan kondisi tersebut, kata dia, rancangan belanja daerah juga mengalami penyesuaian menjadi Rp2,294 triliun lebih, turun Rp19,3 miliar lebih atau 0,85 persen dari Rp2,3 triliun lebih. Belanja operasional juga terpangkas Rp23 miliar atau 1,35 persen, dari Rp1,78 triliun menjadi Rp1,75 triliun. 

Akibatnya, APBD Tabanan diperkirakan akan mengalami defisit Rp70,95 miliar lebih. “Meski demikian, kami menegaskan bahwa program-program strategis yang sudah berjalan, seperti infrastruktur jalan, akan kami tetap prioritaskan sampai selesai,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Banggar DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, menyoroti pentingnya realisasi penerapan sistem tiket elektronik (e-ticketing) di objek-objek wisata untuk mengoptimalkan PAD. Dia mengeluhkan wacana yang sudah ada sejak belasan tahun lalu ini belum juga terealisasi. “E-ticketing ini sudah lima belas tahun kami kejar. Padahal tujuannya jelas untuk mengurangi kebocoran,” katanya.

Pihaknya juga mendorong pemerintah kabupaten untuk melakukan kajian dan investasi strategis, seperti menyiapkan lahan yang dibiayai dengan harapan dalam dua sampai tiga tahun ke depan, investasi ini dapat memberikan tambahan PAD bagi daerah. (bgn020)25082011