DPRD dan Pemprov Bali Bahas Pembangunan Terminal LNG Bali Offshore

Denpasar, Baliglobalnews

DPRD Bali, Pemprov Bali dan masyarakat adat Sidakarya membahas rencana pembangunan terminal liquid natural gas (LNG) di Sidakarya, Denpasar, di Ruang Rapat Gabungan Lt. III Gedung DPRD Bali pada Senin (11/12/2023).

Ketua DPRD Provinsi Bali, Nyoman Adi Wiryatama dan Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mendukung agar pembangunan terminal LNG segera terwujud. “Saya berharap LNG ini memberikan asas manfaat bagi masyarakat. Saya minta PLN konsisten dan secepatnya dapat mengambil action,” kata Adi Wiryatama.

Dia menjelaskan proyek terminal khusus LNG yang sebelumnya mendapatkan penolakan dari masyarakat, saat ini sudah terharmonisasi dan bahkan masyarakat menuntut agar segera direalisasikan. DPRD Bali juga sudah setuju yang penting tidak ada satu pun mangrove yang patah.

Apabila ada permasalahan dari sisi perizinan, pihaknya mendorong PLN segera menyelesaikan, karena manfaat pembangunan terminal LNG dapat digunakan untuk masyarakat Bali secara luas dan memberikan asas manfaat bagi masyarakat sekitarnya seperti jalan akses ke pantai untuk ritual melasti maupun pengembangan wisata.

Sementara Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, mengatakan Pemprov Bali sebelumnya juga telah memberikan rekomendasi terkait pembangunan terminal LNG itu. Kemandirian energi juga sesuai dengan peta jalan energi bersih tahun 2045.

“Kalau Bali bisa mandiri energi tentu akan luar biasa. Kami sangat mendukung prakarsa untuk mewujudkan hal tersebut,” katanya.

Jika masih ada persoalan untuk mengimplementasikan proyek LNG, kata dia, saat ini ranahnya tidak ada di pemerintah daerah, karena pemda sudah mengeluarkan rekomendasi.

“Intinya Pemprov Bali mendukung untuk diselesaikan dan kita tunggu saja. Pemda sudah memberikan rekomendasi, kita memang perlu kemandirian energi,” ujarnya.

Bandesa Adat Sidakarya, I Ketut Suka, mengatakan masyarakat desa setempat sudah sangat menantikan adanya proyek LNG yang nantinya juga dapat memberikan akses jalan ke pantai bagi masyarakat untuk melaksanakan ritual. “Masyarakat Sidakarya sekitar tahun 1970 sudah fokus untuk menanam mangrove. Namun, setelah mangrove tumbuh lebat kami tidak bisa ke pantai,” katanya.

Menurut Suka, masyarakat Sidakarya sudah sangat menantikan akses ke pantai itu terlebih pada Januari 2024 Desa Sidakarya akan melaksanakan ritual besar nangluk merana yang sebelumnya dilaksanakan 400 tahun yang lalu. Akses ke pantai juga diperlukan untuk berbagai upacara keagamaan.

“Lokasi upacara yang sedianya akan dilaksanakan di pantai terpaksa diubah ke Catus Pata (perempatan), karena proyek LNG belum jelas. Kami sebelumnya sudah sepakat, jangan masyarakat hanya dimanfaatkan, tolong kami diberikan manfaat,” ucapnya.

Direktur Perumda Kerta Bali Saguna, Nyoman Kami Artana, mengatakan kajian rencana pembangunan terminal LNG secara offshore atau lepas pantai dengan jarak 500 meter itu sudah lengkap dan tidak ada hambatan. “Hanya saja ada opsi dengan lokasi baru dengan jarak 3,5 kilometer masih memerlukan kajian lebih mendalam dan akurat,” katanya.

Perwakilan PT PLN Energi Primer Indonesia mengatakan salah satu kendalanya karena belum terpenuhi izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). (bgn008)23121109