DPRD Bali Terima Penjelasan Pemprov terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Denpasar, Baliglobalnews

DPRD Bali menerima penjelasan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, yang dibacakan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta dalam Rapat Paripurna ke-41 DPRD Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, pada Jumat (19/6/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya didampingi Wakil Ketua I DPRD Bali Wayan Disel Astawa, Wakil II Ida Gede Komang Kresna Budi, dan Wakil III I Komang Nova Sewi Putra.

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyampaikan pendapatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali pada Tahun Anggaran 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan. Dari target Rp6,66 triliun lebih, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp7,04 triliun lebih atau 105,82 persen. “Pemprov Bali juga mencatat surplus operasional sebesar Rp4,08 triliun dan menutup tahun anggaran dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp712,87 miliar lebih,” katanya.

Giri Prasta menyebutkan salah satu komponen utama laporan keuangan daerah adalah laporan realisasi anggaran yang menggambarkan sumber penerimaan dan penggunaan anggaran selama satu tahun. Pada tahun anggaran 2025, kata dia, pendapatan daerah ditargetkan Rp6,66 triliun lebih. Realisasinya melampaui target dengan capaian Rp7,04 triliun lebih atau 105,82 persen. Sementara belanja daerah dianggarkan Rp7,41 triliun lebih dan terealisasi Rp6,55 triliun lebih atau 88,42 persen.

Dia mengatakan penerimaan pembiayaan direncanakan Rp1,15 triliun lebih. Namun realisasinya mencapai Rp620,67 miliar lebih atau 53,79 persen dari target. Sedangkan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan Rp401,46 miliar lebih terealisasi Rp401,46 miliar atau mencapai 99,99 persen.

Giri Prasta menyatakan dari keseluruhan pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut, Pemprov Bali masih mencatat SiLPA Rp712,87 miliar lebih. Sederhananya, kata dia, angka tersebut merupakan sisa dana yang masih tersedia setelah seluruh kewajiban belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2025 diperhitungkan.

Dia merinci SiLPA tersebut terdiri atas kas pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp96,23 miliar lebih, kas lainnya pada Bendahara BOSP SMA/SMK/SLB Negeri Rp7,47 miliar lebih, serta kas pada Rekening Kas Umum Daerah Rp609,16 miliar lebih.

Kas pada Rekening Kas Umum Daerah tersebut terdiri dari sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik Rp10,54 miliar lebih dan kas murni Rp598,62 miliar lebih. Meski demikian, pemerintah provinsi juga mencatat adanya utang belanja sebesar Rp166,47 miliar lebih yang masih menjadi kewajiban untuk diselesaikan.

Giri Prasta menjelaskan kondisi Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang menunjukkan kemampuan fiskal daerah sepanjang tahun berjalan. Pada awal tahun 2025, SAL tercatat Rp623,73 miliar lebih. Sebagian besar saldo tersebut dimanfaatkan sebagai penerimaan pembiayaan daerah Rp620,67 miliar lebih untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Selain itu, terdapat koreksi Rp3,05 miliar lebih yang berasal dari penyesuaian pembukuan tahun sebelumnya terkait pengembalian Dana BOSP dan telah diselesaikan melalui penyetoran kembali kepada Kementerian Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. “Dengan perkembangan tersebut, Saldo Anggaran Lebih pada akhir Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar 712,87 miliar rupiah lebih, yang mencerminkan kesinambungan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan prudent,” papar mantan Bupati Badung dua periode itu.

Dari sisi kekayaan daerah, Neraca Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2025 menunjukkan kondisi keuangan yang cukup kuat. Total aset yang dimiliki Pemprov Bali tercatat sebesar Rp23,19 triliun lebih.

Sementara itu, total kewajiban atau utang daerah tercatat sebesar Rp1,536 triliun lebih. Setelah dikurangi kewajiban tersebut, nilai ekuitas atau kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Bali mencapai Rp21,66 triliun lebih.

Kinerja keuangan daerah juga tercermin dalam Laporan Operasional. Selama tahun 2025, pendapatan operasional Pemprov Bali tercatat sebesar Rp10,85 triliun lebih, sedangkan beban atau pengeluaran operasional mencapai Rp6,05 triliun lebih.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah membukukan surplus operasional sebesar Rp4,02 triliun lebih. Selain itu, terdapat surplus dari kegiatan nonoperasional sebesar Rp59,35 miliar lebih, meskipun juga tercatat beban luar biasa sebesar Rp21,88 juta lebih.

Secara keseluruhan, Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 menunjukkan surplus sebesar Rp4,08 triliun lebih. Artinya, pendapatan yang diperoleh pemerintah masih jauh lebih besar dibandingkan beban yang harus ditanggung selama satu tahun anggaran.

Selain mencatat surplus, posisi kas daerah juga tetap terjaga dengan baik sepanjang tahun 2025. Pada awal tahun, saldo kas Pemprov Bali tercatat sebesar Rp623,73 miliar lebih.

Selama tahun berjalan, arus kas bersih dari aktivitas operasional menghasilkan tambahan kas sebesar Rp1,26 triliun lebih. Namun, pemerintah juga mengeluarkan dana cukup besar untuk berbagai kegiatan investasi dan pembangunan sehingga arus kas dari aktivitas investasi tercatat negatif sebesar Rp931,68 miliar lebih.

Aktivitas pendanaan juga mencatat arus kas negatif sebesar Rp243,46 miliar lebih, ditambah aktivitas transitoris yang menunjukkan arus kas negatif sebesar Rp3,05 miliar lebih. Meski terdapat sejumlah pengeluaran tersebut, saldo kas akhir Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2025 tetap meningkat menjadi Rp712,87 miliar lebih.

Sementara itu, kondisi kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Bali juga mengalami peningkatan sepanjang tahun 2025. Hal tersebut tercermin dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang menggambarkan perkembangan nilai kekayaan daerah setelah dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki.

Pada awal tahun anggaran 2025, nilai ekuitas Pemprov Bali tercatat sebesar Rp17,60 triliun lebih. Nilai tersebut kemudian meningkat berkat surplus operasional sebesar Rp4,08 triliun lebih serta adanya penyesuaian administrasi dan koreksi pembukuan sebesar Rp26,28 miliar lebih.

Dengan perkembangan tersebut, total ekuitas atau kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Bali pada akhir tahun 2025 mencapai Rp21,66 triliun lebih.

Menurut Giri Prasta, berbagai indikator tersebut menunjukkan kondisi fiskal Bali tetap sehat dan terkendali. Pendapatan daerah mampu melampaui target, sementara pengelolaan belanja, aset, kas, dan kewajiban daerah tetap berjalan dalam koridor tata kelola yang akuntabel dan bertanggung jawab. “Kami berharap pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dapat berlangsung secara konstruktif, objektif, dan penuh semangat kebersamaan sehingga menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan Bali dan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya

Selain itu, Giri Prasta mengucapkan syukur atas kembali diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.

Menurut dia, capaian tersebut bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan kehormatan dan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Bali. Keberhasilan itu menjadi bukti bahwa tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah di Bali terus berjalan secara transparan, akuntabel, efektif, dan bertanggung jawab. “Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata bahwa tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Bali terus berjalan pada koridor yang transparan, akuntabel, efektif, serta bertanggung jawab,” katanya.

Giri Prasta mengapresiasi DPRD Bali, BPK RI Perwakilan Bali, seluruh perangkat daerah, serta para pemangku kepentingan yang dinilai telah menunjukkan dedikasi, profesionalisme, dan sinergi dalam mendukung pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah. (bgn008)26062102