DPRD Bali Sampaikan Raperda Inisiatif Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Denpasar, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali menyampaikan rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif DPRD, tentang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.

Penjelasan Dewan atas Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Bali itu dibacakan Tjokorda Gede Agung, selaku Bapemperda DPRD Provinsi Bali dalam rapat Paripurna ke-5 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023 di Sekretariat DPRD Bali, Renon, Denpasar, pada Senin (27/2/2023).

“Jadi pengaturan mengenai ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat,” katanya.

Dia menyebutkan dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Bali yang dinamis, memerlukan peraturan daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur.

Oleh karena itu, kata dia, sangat diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan daerah tentang ketertiban umum, ketenteraman dan pelindungan masyarakat.

“Peraturan daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat, guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib,” katanya.

Raperda inisiatif dewan tersebut telah melalui tahapan pembahasan awal dalam rangka penyusunan naskah akademik, yang sudah selesai per 13 Desember 2022. Kemudian, pembahasan dalam penyusunan Draft Raperda serta, telah dilakukan Harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kantor Wilayah Provinsi Bali pada tanggal 8 November 2022.

“Karena pascapengesahan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat perubahan mekanisme harmonisasi Raperda Inisiatif DPRD, yang awalnya dilakukan Bapemperda menjadi dilakukan Kementerian Hukum dan HAM RI, Kanwil Provinsi Bali,” pungkasnya. (bgn008)23022707