Dewan Soroti Kesiapan Pemkab Tabanan Tanggap Bencana

Tabanan, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan menggelar rapat koordinasi (rakor) tanggap bencana di Sekretariat DPRD Tabanan pada Selasa (25/10/2022). Rakor menyusul adanya bencana alam yang melanda Tabanan pada Senin (17/10/2022). Terdapat 272 titik kerusakan akibat bencana, yang terjadi karena intensitas hujan tinggi sejak Minggu (16/10/2022) malam hari.

Perwakilan Dewan Tabanan menilai bahwa sampai saat ini belum ada kepastian untuk kapan rencana adanya perbaikan pascabencana. Bahkan, terkait dengan skala prioritasnya. Karena itu, Dewan Tabanan menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak siap dengan segala kemungkinan bencana dan anggaran yang disiapkan. Sorotan tajam itu dilakukan oleh Komisi I, II dan IV saat rapat koordinasi tersebut.

Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, Gusti Komang Wastana, mengaku gusar, karena dalam rapat koordinasi itu hanya diwakili oleh staf. Tidak ada para pimpinan OPD terkait, yang hadir dalam rapat kali ini, sehingga tidak ada keputusan yang bisa diambil.

Pihaknya berharap dalam rapat tersebut untuk mengetahui sejauh mana penanganan terhadap dampak bencana. Sebab, bencana itu berimbas pada lingkungan, pertanian, infrastruktur, tempat suci, jalan sampai dengan distribusi air bersih. “Ada 272 titik dampak bencana, kami ingin tahu solusinya ke depan, mengingat kemampuan keuangan daerah saat ini. Yang pastinya harus ada skala prioritas, tetapi pimpinan OPD terkait justru tidak hadir, bagaimana bisa menghasilkan rekomendasi,” katanya.

Sementara Ketua Komisi II, I Wayan Lara, menegaskan Pemerintah, tokoh masyarakat dan masyarakat sudah sangat responsif. Namun yang dibutuhkan saat ini adalah penanganan dan solusi yang cepat dan tepat. Komisi 2 membidangi infrastruktur terlebih jalan yang sangat memerlukan jawaban. Artinya, secara umum jalan merupakan alat transportasi atau penghubung dari satu desa ke desa lain. Dan tentu dari PU sudah ada kajian dan diskusi terkait penanganannya.

“Karena kami setiap pulang selalu ditanyakan masyarakat, harusnya diskusi ini dijadikan jawaban, namun para pemimpin OPD tidak ada yang datang,” katanya.

Lara menegaskan, bahwa pemetaan titik bencana harus menjadi skala prioritas. Dan harus ada asas pemerataan keadilan agar tidak ada kecemburuan. Apalagi, lokasi dampak bencana menyebar di 10 kecamatan. (bgn003)22102510