Denpasar Jadi Kota Pertama Raih Anugerah Prakarsa Inklusi dari Komisi Nasional Disabilitas
Denpasar, Baliglobalnews
Kota Denpasar menjadi kota pertama di Indonesia menerima Anugerah Prakarsa Inklusi dari Komisi Nasional Disabilitas (KND) RI. Anugerah Prakarsa Inklusi (API) diterima Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara pada, Jumat (10/3) yang diserahkan Ketua KND RI, Dante Rigmalia di Graha Nawasena Kota Denpasar.
Ketua KND RI, Dante Rigmalia, menyampaikan bahwa Kota Denpasar menjadi kota pertama di Indonesia menerima Anugerah Prakarsa Inklusi KND RI. Terpilihnya Kota Denpasar sebagai penerima Anugerah Prakarsa Inklusi tidak terlepas dari komitmen Pemkot Denpasar dalam memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas serta penganggarannya. Hal ini juga pada akhir bulan Mei tahun 2022, KND melakukan pemantauan dan advokasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, di mana salah satu wilayahnya adalah Kota Denpasar. Salah satu hasil pemantauan tersebut adalah adanya komitmen Pemerintah Kota Denpasar untuk percepatan pembuatan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang harmonis dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kemudian pada akhir Desember 2022 lahirlah Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Di samping itu Pemerintah Kota Denpasar juga telah melakukan sejumlah praktik baik atas pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Seperti peningkatan status Pusat Layanan Autis (PLA) menjadi Unit Pelayanan Terpadu Daerah Pusat Layanan Disabilitas (UPT PLD), pembangunan Rumah Harapan Disabilitas Graha Nawasena yang menjadi wadah pengembangan kewirausahaan dan kreativitas para penyandang disabilitas di Kota Denpasar, adanya alokasi APBD untuk rehabilitasi sosial ODS (Orang dengan Skizophrenia) di Rumah Berdaya, pelibatan penyandang disabilitas pada setiap proses kebijakan pembentukan keanggotaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan, dan pendataan kependudukan dan pencatatan sipil untuk penyandang disabilitas. Di mana semua praktik baik tersebut didukung oleh kebijakan berupa Peraturan Walikota atau Surat Keputusan Walikota.
“Pada tanggal 27 Februari 2023, Kota Denpasar genap berusia 235 tahun, yang menjadi momentum KND mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Denpasar dalam upaya penghormatan pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. API diberikan KND kepada Pemerintah Kota Denpasar tentu telah memenuhi indikator kelayakan yang dipersyaratkan,” ujarnya.
Sementara Walikota Jaya Negara menyampaikan jumlah disabilitas di Kota Denpasar sesuai data Desember 2022 sebanyak 1.615 jiwa yang telah di asesment oleh desa/lurah beserta Dinas Sosial, juga mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial berupa Kartu Indonesia Sehat baik penerima iuran APBN maupun APBD. “Regulasi serta praktek baik yang didukung oleh OPD di lingkungan Pemkot Denpasar, stakeholder, pilar-pilar sosial serta perangkat desa maupun kelurahan bahu membahu mewujudkan pelayanan perlindungan serta pemenuhan hak penyandang disabilitas sehingga lahir Perda No. 11 Tahun 2022 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas,” ujar Jaya Negara.
Disampaikan pula bahwa strategi kebijakan dan pemberdayaan disabilitas yang dilakukan melalui Visi Misi Kota Kreatif Berbasis Budaha menuju Denpasar Maju serta spirit Vasudaiva Khutumbakam yang mengandung makna dalam kehidupan ini kita semua bersaudara. Hal ini memiliki tujuan mewujudkan Kota Denpasar sebagai kota inklusif dan ramah disabilitas dalam proses perencanaan, monitoring dan evaluasi serta advokasi dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak disabilitas. “Action plan selain regulasi, pemberian layanan vaksin covid-19 juga telah menyediakan sarana seperti Pusat Layanan Disabilitas, Rumah Berdaya, Graha Nawasena, dan Kube Gantari Jaya,” ujar Jaya Negara sembari mengucapkan terima kasih dukungan dari KND RI yang telah memberikan penghargaan Anugerah Prakarsa Inklusi KND kepada Pemkot Denpasar sehingga tercapainya tujuan bersama.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Sekda Ida Bagus Alit Wiradana, Wakil Ketua Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Ny. Arya Wibawa, Ketua DWP Ny. Wiradana, Kadis Sosial I Gusti Ayu Laksmi Saraswati serta Komisioner KND, dan komunitas Disabilitas Bali dan Kota Denpasar. (bgn003)23031008
