Bupati Sanjaya dan Jajaran Bahas RKPD 2026, Fokus pada Pertanian Berkelanjutan dan Kesejahteraan Tabanan

Tabanan, Baliglobalnews

Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menjadi narasumber dalam acara Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2026 di Ruang Rapat Utama Jayaning Singasana Kantor Bupati Tabanan, pada Selasa (11/2/2025).

Bupati Sanjaya menjelaskan RKPD 2026 merupakan perencanaan pada masa transisi dan hal ini harus benar-benar dicermati untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tabanan. “Oleh karena itu, dalam penyusunan perencanaan 2026, saya tekankan agar mempedomani Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang RPJPD Semesta Berencana Tahun 2025-2045 dan visi misi Sanjaya-Dirga sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2030,” ujarnya.

Sanjaya juga memaparkan capaian pembangunan di Tabanan yang telah berjalan sesuai dengan dokumen RPJMD SB 2021-2026. “Pelaksanaan pembangunan di Tabanan telah sesuai dengan apa yang direncanakan dalam dokumen RPJMD – SB 2021-2026. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti pemeliharaan kualitas pelayanan dasar, pembangunan mal pelayanan publik, peningkatan pelayanan berbasis digital, dan pelaksanaan kegiatan Bupati Ngantor di Desa,” katanya.

Politisi asal Dauh Pala, Tabanan, itu juga menyoroti pencapaian dalam pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang mendukung agrowisata. Dia berharap hal ini terus ditingkatkan, bahkan di seluruh sektor harus ditingkatkan. “Pemulihan ekonomi menuju Tabanan Era Baru: Aman, Unggul, Madani (AUM) telah dicapai melalui peningkatan pendapatan asli daerah yang signifikan. Pengembangan infrastruktur, baik di wilayah perbatasan Tabanan maupun di pusat Kota Singasana, menunjang kemajuan teknis dan profesional daerah agrowisata,” katanya.

Pihaknya juga mengakui masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti pengembangan daya saing produk unggulan di Tabanan, baik di tingkat regional maupun internasional. Untuk itu, pihaknya sangat getol mengembangkan sektor IKM dan sektor lainnya yang menjadi potensi untuk dikembangkan. “Namun demikian, kita tidak boleh menutup mata, bahwa masih terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan, seperti bagaimana melakukan pengembangan daya saing regional dan internasional produk unggulan di Tabanan,” katanya.

Sebagai tema utama RKPD 2026, yakni “Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pertanian Berkelanjutan”. Tema ini diterjemahkan sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Tabanan yang madani melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mengoptimalkan daya saing pertanian, dan menjaga kelestarian adat tradisi, budaya, serta lingkungan hidup. “Pertanian berkelanjutan bukan hanya tanggung-jawab petani, tetapi juga tanggung-jawab kita semua sebagai konsumen dan warga masyarakat. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama untuk mencapai tujuan ini,” tegasnya.

Sekretaris Bappedda Ida Ayu Windayani Kusumaharani mengungkapkan bahwa forum ini merupakan bagian dari proses penyempurnaan rancangan awal RKPD 2026. “Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RKPD SB Kabupaten Tabanan Tahun 2026 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD SB Kabupaten Tabanan 2021-2026. Capaian pembangunan saat ini menunjukkan kinerja yang baik dan merupakan wujud komitmen Bapak Bupati serta seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi Kabupaten Tabanan, yaitu ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru: Aman, Unggul, Madani,” katanya.

Untuk diketahui, Forum ini dihadiri oleh 125 peserta yang berasal dari berbagai kalangan, termasuk unsur eksekutif, legislatif, instansi vertikal, kelompok ahli, BUMN/BUMD, perbankan, pelaku pariwisata, perguruan tinggi, serta organisasi kemasyarakatan. Tujuan dari forum ini adalah untuk mendapatkan masukan dan saran guna penyempurnaan rancangan awal RKPD SB Tahun 2026, yang akan menjadi pedoman penting dalam pembangunan Kabupaten Tabanan ke depan.

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Ketua Komisi I, III, dan IV DPRD Tabanan, jajaran Forkopimda, para asisten setda, serta kepala perangkat daerah terkait, rektor dan ketua perguruan tinggi, para organisasi kemasyarakatan dan pelaku pariwisata. (bgn003)25021110