Bupati Giri Prasta Cek Lokasi Reklamasi di Pantai Melasti
Badung, Baliglobalnews
Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, didampingi Direskrimum Polda Bali, Kombes Pol Surawan, Kepala Kantor BPN Badung Heryanto beserta jajaran dan kepala OPD terkait di Lingkungan Pemkab Badung sidak ke lokasi reklamasi/pengurukan Pantai Melasti, pada Jumat (1/7). Diperkirakan kurang lebih ada 2.6 hektar kawasan pantai yang berlokasi di sebelah timur tempat pertunjukan Kecak Dance tersebut diuruk secara ilegal oleh oknum pengusaha.
Pada kesempatan itu, Bupati Giri Prasta mengungkapkan selain melakukan pengurukan pantai secara sewenang-wenang, oknum tersebut juga ditengarai telah melakukan tindak pidana pemberian keterangan palsu dalam akta otentik. Hal ini telah dilaporkan oleh pihak Pemkab Badung ke SPKT Polda Bali pada Selasa 28 Juni 2022.
“Di sini terjadi reklamasi dengan memecah tebing batu karang dengan menggunakan beaker. Ini sudah melanggar aturan dan merusak ekosistem laut. Untuk itu, hari ini kami turun bersama Polda Bali dan BPN untuk menghitung titik koordinat sehingga kita bisa ketahui secara valid berapa luas kawasan pantai yang sudah diuruk, sehingga bisa dilakukan tindakan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh pihak Polda Bali,” ujarnya.
Bupati Giri Prasta menyebutkan pengurukan pantai ini melibatkan kerjasama beberapa pihak yang sudah dilakukan sejak tahun 2016. Dia menyatakan ada orang yang mengatasnamakan si A telah memerintahkan suatu kelompok, lalu kelompok tersebut menjalin kerjasama dengan pihak ke-3 agar melakukan reklamasi. untuk itu, pihaknya ingin meluruskan duduk persoalan yang ada sehingga betul-betul menjadi transparan.
“Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sudah jelas disebutkan, daratan kewenangan bupati/walikota, sementara pantai sampai 20 mil dan pulau-pulau kecil kewenangan dari pusat. Kenapa saya hari ini turun kesini karena kawasan ini sudah jadi daratan dan kami harap proses hukum bisa berjalan dengan baik, jangan sampai ada negara dalam negara dan jangan sampai orang yg tidak memiliki kewenangan melakukan kesewenang-wenangan,” tegasnya.
Sementara Direskrimum Polda Bali, Kombes Pol. Surawan, membenarkan bahwa pelanggaran yang terjadi di Pantai Melasti adalah murni reklamasi. Bahkan setelah pemantauan yang dilakukan di lokasi tersebut langsung dipasangi police line. Pihaknya pun akan segera melakukan pemanggilan para pihak yang terlibat.
“Reklamasi itu seharusnya ada rekomendasi dari Kementerian, sementara mereka saat ini belum memiliki rekomendasi. Untuk itu, semua pihak akan kami panggil termasuk perusahaan yang melakukan reklamasi,” tandasnya. (bgn003)22070107